Korsel Desak Cina Berbuat Lebih Banyak Hadapi Korut
Korsel mengatakan Cina harus penuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap DK PBB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bertanya kepada Perdana Menteri Cina Li Qiang apakah sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Beijing dapat berbuat lebih banyak untuk mengatasi ancaman nuklir Korea Utara.
Yoon mengatakan Cina harus berbuat lebih banyak untuk "memenuhi tanggung jawab dan perannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB." Yoon juga menekankan hubungan Seoul dengan Washington dan Tokyo hanya akan menguat untuk melawan Korea Utara (Korut).
Hal ini disampaikan melalui pernyataan dari kantor kepresidenan Korea Selatan. Yoon bertemu dengan Li di sela-sela Pertemuan Puncak ASEAN di Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Sementara itu Li menegaskan kembali dukungan Cina agar kedua belah pihak di semenanjung Korea untuk memajukan rekonsiliasi dan kerja sama.
"Cina selalu menganjurkan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di semenanjung ini dan akan terus mendorong perundingan perdamaian," kata kementerian luar negeri Cina mengutip pernyataan Li dalam pertemuannya dengan Yoon.
Sejak tahun 2006, Korut telah berada di bawah sanksi PBB karena uji coba rudal balistik dan senjata nuklirnya, namun ada pengecualian bantuan.
Beberapa jam sebelumnya, Yoon mengatakan bahwa program nuklir Korut merupakan ancaman bagi semua negara yang berpartisipasi dalam Pertemuan Negara-negara Asia Timur, dan menekankan negara-negara anggota PBB harus mengikuti resolusi Dewan Keamanan. Pertemuan Negara Asia Timur mencakup blok ASEAN, Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan lainnya.
"Tanggung jawab lebih berat bagi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang benar-benar mengadopsi resolusi-resolusi tersebut," katanya.
Selama beberapa tahun terakhir, Dewan Keamanan PBB terpecah dalam hal bagaimana menghadapi Korut. Rusia dan Cina mengatakan lebih banyak sanksi tidak akan membantu dan ingin agar langkah-langkah tersebut dilonggarkan.
Pernyataan Yoon disampaikan saat muncul laporan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berencana melakukan perjalanan ke Rusia bulan ini untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dan mendiskusikan suplai senjata ke Moskow.
Sebelumnya AS mengatakan Korut akan menerima konsekuensi bila memasok senjata kepada Rusia untuk digunakan di Ukraina. Korsel telah mengatakan negara-negara anggota PBB tidak boleh melanggar sanksi, termasuk melalui transaksi senjata.
Pertemuan Yoon dengan Li dilakukan setelah pemimpin Korea Selatan itu menyerukan tatanan maritim berbasis aturan di Laut Cina Selatan dan ketika ia berjanji untuk meningkatkan kerja sama dengan Cina dan Jepang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika