Jokowi: Daya Saing RI Naik 10 Level karena Pembangunan Infrastruktur
Dalam delapan tahun terakhir, Indonesia telah menyelesaikan 161 PSN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan daya saing Indonesia naik 10 peringkat ke posisi 34 dari sebelumnya 44 pada 2022 Kenaikan indeks daya saing ini menurutnya karena pembangunan infrastruktur yang masif.
"Berdasarkan International Institute for Management Development, daya saing kita di tahun 2022, sebelumnya ranking 44, tahun kemarin kita sudah masuk ke ranking 34. Kenaikan 10 (peringkat) itu kenaikan tertinggi di dunia dan salah satunya karena urusan infrastruktur," kata Presiden Jokowi saat membuka Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Jokowi menjelaskan dalam delapan tahun terakhir, sebanyak 161 proyek strategis nasional (PSN) telah selesai dan menyerap 11 juta tenaga kerja. Kenaikan jumlah tenaga kerja itu menjadi salah satu faktor peningkatan daya saing Indonesia.
Karena itu, Jokowi meminta agar seluruh PSN dapat selesai pada semester I 2024. Presiden Jokowi juga meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk mengawasi secara seksama pembangunan PSN.
"Jangan sampai ada yang mandek apalagi mangkrak, lihat betul. Sekali lagi, jangan sampai ada yang mangkrak, cek betul. Teliti betul akar masalahnya apa, kalau ada masalah, beri tenggat waktu," kata dia.
Jajaran pemerintah pusat dan daerah, kata Jokowi, juga perlu merespons cepat dan menemukan solusi jika ditemukan masalah dalam pembangunan PSN. Presiden juga menekankan mengenai pentingnya komunikasi publik mengenai pembangunan proyek strategis agar menghindari kesalahpahaman dengan berbagai pihak.
"Ada kesalahpahaman, segera dijelaskan ke masyarakat. Ini masalah komunikasi yang kadang-kadang tidak sambung. Ada yang berhenti, mandek-mandek, saya lihat banyak masalah mandek, karena masalah kecil-kecil," ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden juga mengapresiasi kinerja Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto karena bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah sertifikasi lahan.
Menurut Presiden, dari 126 juta bidang lahan yang harus mendapatkan sertifikat, Kementerian ATR/BPN sudah menyelesaikan 106 juta bidang lahan. "Ini semoga tahun 2024, 126 juta sudah rampung semuanya. Kalau kepeleset ya masuk ke Presiden berikutnya, setahunlah baru rampung, sehingga ini juga mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang ada," ujar Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika