Sekjen PBB akan Temui Pemimpin Rusia, Ukraina, Turki untuk Hidupkan Lagi BSGI

Sekjen PBB bertekad melakukan segala upaya hidupkan kembali BSGI

EPA-EFE/MAST IRHAM
Sekjen PBB, Antonio Guterres akan menemui pemimpin Rusia, Ukraina dan Turki untuk menghidupkan kembali bsgi
Rep: Kamran Dikarma Red: Esthi Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, dia akan menemui pemimpin Rusia, Ukraina, dan Turki di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pekan depan. Guterres hendak berupaya menghidupkan kembali kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative (BSGI).

“Saya bertekad melakukan segala kemungkinan untuk membangun kembali BSGI,” ujar Guterres kepada awak media, Rabu (13/9/2023), dikutip laman Anadolu Agency.

Guterres tak mengungkap kapan tepatnya dia akan menemui pemimpin dari ketiga negara tersebut. Dalam pertemuan yang direncanakan, Guterres berarti bakal menemui Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sedangkan perwakilan Rusia yang akan diajak berdiskusi adalah Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.

Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan besar tidak akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Hal itu karena pada Maret lalu Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya. Putin dituduh telah melakukan kejahatan perang terkait konflik yang sedang berlangsung di Ukraina.

Terkait BSGI, Rusia diketahui telah menolak memperpanjang masa aktif kesepakatan tersebut ketika ia berakhir pada 18 Juli 2023 lalu. Alasan utama Rusia menolak memperpanjang BSGI adalah karena mereka merasa ketentuan terkait kepentingan Moskow dalam kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Tuntutan terkait penyambungan kembali Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank) ke sistem pembayaran SWIFT, misalnya, belum direalisasikan. Sanksi Barat yang menyebabkan komoditas pertanian dan pupuk Rusia tak bisa memasuki pasar global juga tak kunjung dicabut.

Alasan lain mengapa Rusia enggan memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa kesepakatan tersebut sudah melenceng dari tujuan awal, yakni untuk memperlancar pengiriman komoditas pangan ke negara-negara membutuhkan sehingga pecahnya krisis pangan bisa dicegah. Namun Moskow menilai Ukraina secara terang-terangan “mengkomersialkan” BSGI dan mengirim produk pertaniannya ke negara-negara maju, terutama Eropa.

Masa aktif BSGI telah diperpanjang tiga kali, yakni pada November 2022, serta Maret dan Mei 2023. Pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam diblokade setelah Rusia melancarkan agresi ke negara tersebut pada Februari 2022 lalu. Pada Juli 2022, Rusia dan Ukraina dengan bantuan mediasi Turki serta PBB menyepakati BSGI. Kesepakatan tersebut diteken di tengah kekhawatiran terjadinya krisis pangan global akibat konflik Rusia-Ukraina.

Lewat BSGI, Moskow memberikan akses bagi Ukraina untuk mengekspor komoditas pertaniannya lewat tiga pelabuhannya di Laut Hitam. Sebagai gantinya, Moskow meminta operasi ekspor pertaniannya, termasuk pupuk, dibebaskan dari sanksi Barat. Rusia telah beberapa kali menyampaikan bahwa bagian dalam BSGI terkait pembebasan ekspor komoditas pertaniannya dari sanksi belum terealisasi. Hal itu menjadi salah satu faktor Moskow ingin keluar dari BSGI.

Sejak BSGI disepakati, lebih dari 32 juta ton biji-bijian diekspor dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina. 


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler