Bina Karya Gagal Dapat Suntikan Modal Rp 500 Miliar untuk Bangun IKN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI DPR menolak pemberian penyertaan modal negara tahun anggaran 2023 sebesar Rp 500 miliar kepada PT Bina Karya (Persero). Adapun rencana penyertaan modal negara kepada Bina Karya digunakan pembangunan sektor telekomunikasi dan infrastruktur dasar yang akan dilaksanakan sesuai dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha Ibu Kota Nusantara.

Wakil Ketua XI DPR Amir Uskara selaku pimpinan sidang mengatakan Kementerian Keuangan tidak melaksanakan penyertaan modal negara secara tunai kepada Bina Karya sebesar Rp 500 miliar.

“Kementerian Keuangan tidak melaksanakan PMN tunai sebesar Rp 500 miliar yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi APBN anggaran Tahun 2023 kepada Bina Karya,” ujarnya saat rapat kerja bersama Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bina Karya, Kamis (14/9/2023).

Penolakan tersebut, Amir berharap, Bina Karya sebagai badan usaha otorita dapat mengoptimalkan alternatif sumber pembiayaan melalui sinergi BUMN maupun skema kerja sama pemerintah badan usaha. Hal ini tentunya dengan memperhatikan kesehatan keuangan perusahaan.

“Bina Karya bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan, dengan memperhatikan kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan pada masa yang akan datang,” ucapnya.

Sementara itu Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban Kementerian Keuangan menambahkan penyertaan modal negara kepada Bina Karya untuk membangun backbone fiber optic, last mile. Nantinya pelaksanaan pengerjaan akan dilakukan kerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan mitra strategis lainnya melalui skema joint venture.

“Intinya Bina Karya tidak akan bisa melakukan apapun juga jika tidak diberikan modal," ucapnya.

Dengan rincian Rp 150 miliar digunakan pembangunan backbone, ICT dan data center. Kemudian sebesar Rp 300 miliar infrastruktur dasar Multi Utility Tunnel KIPP IKN, dan sebesar Rp 50 miliar digunakan pembangunan infrastruktur telco-lastmile.

“Menurut kami mereka (Bina Karya) akan sulit memenuhi kebutuhan pembiayaan karena mereka tidak punya sit capital," ucapnya.

Sebelumnya pemerintah mengajukan tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 4,51 triliun pada tahun ini. Adapun tambahan tersebut akan diberikan kepada tiga BUMN antara lain PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), dan PT Bina Karya (Persero)

Menteri Keuangan mengatakan....

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyertaan modal negara dari tiga BUMN tersebut berasal dari cadangan pembiayaan investasi.

“Tambahan PMN kepada BUMN tahun 2023 sebesar Rp 4,514 triliun. PMN tersebut berasal dari cadangan pembiayaan investasi,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (12/9/2023).

Sri Mulyani menjelaskan penyertaan modal negara kepada Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp 3 triliun akan digunakan untuk memperkuat permodalan PT Asuransi Jiwa IFG.

“Untuk memperkuat modal Asuransi Jiwa IFG sekaligus untuk menerima pengalihan portofolio Asuransi Jiwasraya,” jelasnya.

Kemudian penyertaan modal negara kepada Aviasi Pariwisata Indonesia sebesar Rp 1,01 triliun akan digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

“Modal juga akan digunakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur oleh HIN,” ucapnya.

Terakhir penyertaan modal negara kepada Bina Karya sebesar Rp 500 miliar akan digunakan belanja modal untuk mendukung penugasan dalam membangun Ibu Kota Negara dan sektor telekomunikasi dan infrastruktur dasar.

“Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi milik badan usaha otoritas IKN, sekaligus merupakan bentuk PMN capex pertama di dalam rangka BUMN yang nanti dikelola otoritas IKN bisa melakukan kegiatan-kegiatan termasuk kerja sama dengan swasta,” ucapnya.

Selain itu, dalam APBN 2023 pemerintah sudah mengalokasikan penyertaan modal negara bentuk tunai senilai Rp 42,82 triliun. Adapun rincian kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp 1,530 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp 28,884 triliun, PT Len Industri (Persero) Rp 1,754 triliun, PT PLN (Persero) Rp 10 triliun, dan Airnav Indonesia Rp 659,19 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika