Dana Desa Bisa Dioptimalkan untuk Turunkan Stunting di Polewali Mandar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja di Desa Sumarrang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), belum lama ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengecek penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. 

Dalam kunjungannya itu, Muhadjir didampingi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar, jajaran forkopimda, dan pejabat Kemenko PMK. Muhadjir mendapatkan laporan, angka stunting di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat tinggi. 

Bersasarkan data SSGI, prevalensi stunting di Kabupaten Polewali Mandar pada sebesar 39,3 persen. Prevalensi tersebut di atas rata-rata nasional dan di atas prevalensi Provinsi Sulbar yaitu 35 persen.

Dalam kunjungannya di Desa Sumarrang, Muhadjir meminta kepada Pj Zudan Arif, bupati, hingga kepala desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Polewali Mandar. Sementara itu, Kabupaten Polewali Mandar pada 2023 memiliki pagu dana desa senilai Rp 140,14 miliar.

Adapun anggaran total realisasi per 9 September 2023 senilai Rp 93,71 miliar. "Saya minta semua ibu hamil dan yang punya anak bawah lima tahun harus mendapatkan bantuan gizi tambahan. Bisa diambil dari dana desa bisa dioptimalkan sampai sampai 25 persen juga boleh," ujar Muhadjir dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar menargetkan angka stunting di daerahnya bisa menurun sampai 15 persen pada 2024. Muhadjir pun meminta supaya diambil langkah khusus untuk menangani angka stunting yang masih sangat tinggi. 

Salah satunya, kata dia, adalah dengan mengadakan program bapak asuh stunting. Muhadjir mengatakan, bila setiap pejabat dan orang yang memiliki kemampuan mengangkat anak asuh stunting, maka penurunan stunting bisa mencapai target.

"Saya minta pejabat di sini untuk bisa menjadi bapak asuh stunting. Saya juga minta dua orang, dua anak balita di sini jadi anak asuhan saya. Kalau pejabat di seluruh Kabupaten Polewali Mandar ini semua bisa pejabatnya mau jadi bapak asuh mulai dari pejabat daerah anggota DPRD, kemudian Polri, TNI, saya kira 14 persen bisa tercapai," ucapnya.

Muhadjir juga mengapresiasi atas kelengkapan berbagai perlengkapan untuk mempercepat penurunan stunting yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Dia mendapatkan laporan, setiap puskesmas sudah punya alat USG untuk memeriksa kehamilan dan juga di semua posyandu sudah ada antropometri dan telah memenuhi syarat. 

"Karena itu akan saya kawal betul bagaimana supaya nanti di Polewali Mandar ini penanganan stunting dan kemiskinan bisa betul-betul berhasil, seperti yang diperintahkan presiden," ujar Muhadjir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika