Komisi III DPRD Jabar Dorong Pemprov Lebih Inovatif Tingkatkan PAD
Aset Pemprov Jabar sangat besar, tetapi belum dikelola dengan baik.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat meminta berbagai program terobosan dari Pemprov Jabar lebih diprioritaskan. Ini agar, bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Berdasarkan laporan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat realisasi pendapatan daerah sampai dengan 30 Juni 2023 kurang lebih mencapai sekitar 48,48 persen. Sementara itu, rencana perubahan pendapatan daerah APBD 2023 ditargetkan naik sebesar 3,30 persen.
"Alhamdulillah kalau dilihat dari sisi pendapatan, pendapatan daerah kita naik," ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Sugianto Nangolah saat pembahasan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Mitra Kerja Komisi, Bandung, belum lama ini.
Namun, kata dia, pihaknya melihat berbagai program terobosan perlu dilakukan. Agar, pendapatan daerah bisa kembali seperti sebelum pandemi Covid 19.
"Sekarang pendapatan kita masih di angka Rp 35 triliun per tahun. Maka dari itu tadi, saya meminta harus ada program terobosan agar kedepan kembali seperti dulu pendapatan daerah kita sampai kepada angka Rp 46 triliun per tahun", papar Sugianto.
Selain menggenjot pendapatan dari sektor pajak dan dana transfer pusat ke daerah, Sugianto berharap, pengelolaan aset daerah yang cukup besar serta pengoptimalan kinerja BUMD bisa turut menyumbang peningkatan pendapatan.
"Aset kita milik Pemprov Jabar sangat besar tetapi belum dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan, lalu kinerja BUMD kita kritisi karena banyak BUMD kita yang belum optimal. Kedepan kita berharap agar 41 BUMD bisa meningkatkan pendapatan," katanya.
Sementara menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik, pihaknya terus berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah. Di antaranya dengan upaya pelayanan Samsat online dan Samsat mobile.
Selain itu, kata dia, kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta stakeholder pajak daerah dilakukan untuk pengelolaan data wajib pajak dan sistem informasi pajak yang lebih baik.
"Kita juga terus berupaya meningkatkan profesionalisme pengelola pajak dengan peningkatan kompetensi dalam standarisasi pelayanan minimal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika