Kemenkominfo akan Perluas Jaringan 5G Usai Analog Switch Off Tuntas
Pemerintah akan mempercepat implementasi 5G melalui penyediaan infrastruktur.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memperluas jaringan dan pemanfatan 5G di Indonesia dengan mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi radio. Hal ini setelah Pemerintah berhasil menyelesaikan program Analog Switch Off (ASO) sehingga spektrum frekuensi 700 Mhz (low band) untuk 5G bisa digunakan.
"Saat ini, kita sudah menyelesaikan program Analog Switch Off (ASO) sehingga spektrum frekuensi 700 Mhz (low band) untuk 5G sudah bersih dan dapat dilelang. Demikian juga dengan spektrum 26 GHz (mid band) atau millimeter wave spectrum," ujar Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam keterangannya, Kamis (21/9/2023).
Budi Arie mengatakan, Pemerintah akan terus mempercepat implementasi 5G, melalui penyediaan dan pemerataan infrastruktur digital dari hulu hingga hilir. Untuk itu, Kementerian Kominfo berupaya agar spektrum frekuensi ini dapat dilelang atau dialokasikan kepada para operator seluler dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan mempertimbangkan kelayakan bisnis.
Saat ini kata dia, sudah ada 49 kota di Indonesia yang dilengkapi layanan komersial 5G. Bahkan, pengembangan jaringan 5G juga terus dilakukan di lima destinasi wisata super prioritas, dan beberapa event internasional, seperti KTT ke-43 ASEAN yang baru saja usai.
"Data OpenSignal tahun 2023 menunjukkan kecepatan download internet rata-rata hanya berkisar 15 hingga 22 Mbps. Dengan adanya teknologi 5G, pengguna dapat merasakan kecepatan yang meningkat tiga sampai empat kali dibandingkan kecepatan 4G saat ini dengan latensi rendah," katanya.
Budi Arie melanjutkan, keberadaan jaringan 5G juga dapat dipakai untuk mobile broadband, Ultra Reliable and Low Latency dan Massive Machine-Type Communication. Mengutip hasil riset ITB, Qualcomm, dan XL (2020), dia menyatakan teknologi 5G diproyeksikan menyumbang produk domestik bruto (PDB) Indonesia di tahun 2030 senilai Rp 2.802 triliun.
Namun, Budi Arie mengakui ada tantangan tersendiri dalam mempersiapkan regulasi, termasuk izin spektrum, biaya, dan standar teknis yang mendukung ketersediaan 5G di Indonesia. "Saya juga menyadari bahwa penggelaran jaringan 5G membutuhkan investasi yang cukup besar, sehingga kami terbuka untuk menerima masukan tentang insentif yang dapat diberikan kepada para penyelenggara telekomunikasi untuk mendukung model bisnis yang berkelanjutan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan keberadaan website 5gnow.id yang menampilkan beragam use case teknologi 5G di Indonesia seperti, smart manufacture, dan smart cities. "Diharapkan mendorong pengembangan teknologi digital 5G di Indonesia," ujarnya.