Stasiun Gunung Putri akan Direaktivasi, BPTJ Butuh Anggaran Rp 112 Miliar
Stasiun Gunung Putri ditargetkan beroperasi melayani KRL Commuter Line pada 2028.
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Stasiun Gunung Putri di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang saat ini masih nonaktif direncanakan akan direaktivasi. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub sudah melaksanakan studi detail enginering design (DED) tahun 2022.
Hasilnya, proses reaktivasi stasiun di rute Citayam-Nambo tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 112 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Kemenhub, Agung Raharjo, mengatakan, setelah studi DED rampung, nanti dilanjutkan dengan studi analisis dampak lalu lintas pada 2023.
Adapun anggaran pembangunan Stasiun Gunung Putri akan diajukan pada 2025. "Anggaran yang dibutuhkan untuk reaktivasi Stasiun Gunung Putri berdasarkan studi DED yang telah kami lakukan pada tahun 2022 Rp 112 miliar untuk ketiga tahap pembangunan," kata Agung kepada Republika.co.id di Kabupaten Bogor, Jumat (22/9/2023).
Agung menyebutkan, pembangunan Stasiun Gunung Putri dilakukan melalui tiga tahap. Adapun lokasi stasiun tersebut terletak di antara Stasiun Cibinong dan Nambo.
Tahap pertama, kata dia, ada rekonstruksi atau relokasi jembatan dan JPOM terdampak peninggian jalur kereta. Kemudian, sambung dia, akan ada pembangunan jalur kereta baru termasuk jaringan listrik aliran atas (LLA) baru.
Pada tahap ketiga, pembangunan Stasiun Gunung Putri termasuk fasilitas pendukung ultimate akan dilakukan di sisi utara dan selatan jalur kereta. Agung menyebutkan, sisi selatan merupakan stasiun eksisting.
"Reaktivasi Stasiun Gunung Putri dengan konsep ultimate, yaitu membangun sisi selatan yang merupakan stasiun eksisting, dan sisi utara yang merupakan pembangunan baru stasiun sebagai tahap pengembangan," jelas Agung.
Menurut Agung, operasional Stasiun Gunung Putri ditargetkan rampung pada 2028. Sedangkan untuk penetapan tarif akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. "Dan penetapan tarif akan menyesuaikan peraturan yang berlaku," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika