Aksi Kekerasan Bersenjata di Mali Utara Meningkat Usai Pasukan PBB Ditarik

REPUBLIKA.CO.ID, BAMAKO -- Serangan di Mali utara meningkat lebih dari dua kali lipat sejak pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyelesaikan tahap pertama penarikan mereka bulan lalu. Peningkatan serangan ini usai satu dekade pihak militer memerangi ekstremis Islam, yang mengakibatkan lebih dari 150 orang tewas.

Dalam satu serangan yang cukup bengis, para militan menargetkan sebuah kapal penumpang bertingkat, menewaskan 49 warga sipil. Dan minggu ini, kelompok pemberontak lainnya menyerang kamp tentara Mali di wilayah Lere di perbatasan dengan Mauritania, menyebabkan beberapa personil keamanan tewas dan terluka.

Setelah lebih dari tiga tahun berkuasa, junta militer Mali sedang berjuang untuk memerangi kekerasan yang semakin meningkat di wilayah utara yang dilanda bencana. Situasi ini setelah menuntut penarikan sekitar 17.000 pasukan penjaga perdamaian. 

Pada saat yang sama, kesepakatan damai tahun 2015 dengan pemberontak etnis Tuareg tampaknya telah runtuh, memperdalam krisis keamanan. Penarikan pasukan PBB yang sedang berlangsung di Mali sejak 2013, telah menciptakan celah dalam arsitektur keamanan negara yang terlalu luas, kata para analis.

Ini yang mengakibatkan meningkatnya serangan mematikan oleh kelompok jihad dan mantan pemberontak. Di mana mereka semuanya mengincar peluang baru untuk mendominasi dan mengendalikan lebih banyak wilayah.

"Frekuensi serangan kekerasan tidak pernah seburuk ini sejak tahun 2020 ketika negara itu mencatat kudeta pertama dari dua kudeta yang membuka jalan bagi junta saat ini," menurut Mahamadou Bassirou Tangara, seorang analis keamanan Mali dan peneliti di Conflict Research Network Afrika Barat.

"Serangan-serangan semakin meningkat dan kelompok-kelompok bersenjata melakukan serangan-serangan terhadap warga sipil - ini bukanlah hal baru, tetapi (yang baru adalah) frekuensi dan intensitasnya," ujar Tangara.

Mali mengalami rata-rata empat serangan kekerasan setiap hari sejak pergantian tahun, meningkat 15 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menurut data dari Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), sebuah basis data utama untuk konflik-konflik di seluruh dunia. 

Namun, situasinya lebih buruk di wilayah utara negara itu yang terpukul keras, seperti di kota Gao di mana permusuhan terkonsentrasi. Serangan di bagian Mali tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 25 Agustus ketika tahap pertama penarikan pasukan penjaga perdamaian PBB selesai, yang mengakibatkan lebih dari 150 orang tewas.

Pemberontak Tuareg mengaku bertanggung jawab atas serangan baru-baru ini terhadap pangkalan militer utama Mali. Sebuah kejadian yang menurut para analis mengisyaratkan kegagalan perjanjian perdamaian penting yang ditandatangani dengan para pemberontak, yang pernah mengusir pasukan keamanan dari Mali utara ketika mereka berusaha menciptakan negara Azawad di sana.

Dikenal sebagai Kerangka Kerja Strategis Permanen untuk Perdamaian, Keamanan dan Pembangunan (CSP-PSD), para pemberontak juga telah mengklaim telah merebut sebagian wilayah Bourem di wilayah Gao di mana tentara Mali telah berkumpul kembali. Pemerintah Mali menyebut mereka sebagai "kelompok teroris" sementara mereka menuduh tentara telah melanggar perjanjian keamanan.

Meskipun merupakan salah satu produsen emas terbesar di Afrika, Mali berada di peringkat keenam negara yang paling tidak berkembang di dunia. Dengan hampir setengah dari 22 juta penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan nasional, lebih banyak lagi yang menghadapi krisis kemanusiaan yang terus meningkat sebagai akibat dari kekerasan.

Lebih dari sepertiga warga Mali sudah membutuhkan bantuan kemanusiaan karena pertempuran, menurut kelompok bantuan Mercy Corps, dan semakin banyak penduduk lokal di titik-titik kekerasan yang dipaksa untuk memilih antara tetap tinggal di desa-desa mereka untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dengan risiko terbunuh atau mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika