Kereta Cepat Jadi Enggak Sampai Surabaya? Ini Jawaban Jokowi
Kepastian proyek kereta cepat hingga Surabaya setelah kalkulasi selesai dilakukan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, studi kereta cepat hingga ke Surabaya yang dilakukan pemrakarsa akan selesai dalam dua pekan ke depan. Setelah itu, pemerintah akan melakukan studi lanjutan.
"Kereta cepat dari Bandung ke Surabaya mungkin dalam dua pekan ini studinya dari pemrakarsa akan selesai. Kemudian akan kita lanjutkan dengan studi dari kita sendiri, studi lanjutan," kata Jokowi di Stasiun KCJB Padalarang, Jawa Barat, Senin (2/10/2023).
Jokowi mengatakan, keputusan soal pembangunan kereta cepat hingga Surabaya akan dilakukan setelah kalkulasi selesai dilakukan. "Setelah hitung-hitungan kalkulasi selesai baru diputuskan. Tahapannya dari dulu seperti itu," ungkapnya.
Sementara, Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pagi hari ini. Setelah meresmikan dan kembali menjajal kereta cepat dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang, Jokowi menyebut sejauh ini tak ada evaluasi yang perlu dilakukan. Menurutnya, selama perjalanan menggunakan kereta cepat selalu terasa nyaman dan cepat.
Ia pun berharap, hadirnya kereta cepat ini bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan baik untuk masyarakat. "Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi," ucap dia.
Menurut Jokowi, pemerintah pun akan segera memutuskan tarif kereta cepat yang akan ditetapkan, yakni antara Rp 250 ribu-Rp 350 ribu. "Untuk tarif nanti segera kita putuskan, tapi kurang lebih antara Rp 250 ribu-Rp 350 ribu. Kurang lebih," kata Jokowi.
Saat ini, pemerintah masih menggratiskan tarif operasional kereta cepat untuk masyarakat hingga pertengahan Oktober mendatang. "Dan ini kita perpanjang untuk gratisnya kira-kira sampai pertengahan bulan (Oktober)," ujar dia.
"Sudah saya sampaikan masih gratis sampai pertengahan bulan. Setelah itu nanti diputuskan bayarnya berapa baru operasional dengan bayar," lanjut Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika