928 Orang Ditangkap Setelah Insiden Pemboman di Ankara

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Polisi Turki telah menahan sedikitnya 928 orang yang diduga memiliki hubungan dengan pejuang Kurdi. Penangkapan berlangsung dua hari setelah serangan bom bunuh diri di Ibu Kota Turki, Ankara.

Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya pada Selasa (3/10/2023) mengatakan, polisi melakukan penggerebekan di 64 provinsi di Turki, dan menahan orang-orang yang dicurigai menjadi bagian dari struktur intelijen Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang.  Sekitar 13.400 personel keamanan ambil bagian dalam operasi tersebut. Dia menambahkan, lebih dari 1.000 senjata ilegal telah disita.

Aljazirah melaporkan, pasukan keamanan bertujuan untuk menahan sebanyak mungkin tersangka dalam operasi tersebut. Cakupan operasi menunjukkan polisi semakin intensif mengumpulkan informasi terhadap tersangka PKK. Aljazirah menambahkan, pusat penggerebekan pada Selasa adalah Sanliurfa, sebuah kota besar di tenggara yang berbatasan dengan Suriah.

PKK telah memimpin pemberontakan bersenjata selama puluhan tahun di Turki dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Puluhan ribu orang telah tewas sejak dimulainya konflik pada 1984.

Pada Ahad (1/10/2023) seorang pembom bunuh diri meledakkan alat peledak di dekat pintu masuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Turki. Ledakan terjadi beberapa jam sebelum Presiden Recep Tayyip Erdogan dijadwalkan berpidato di depan parlemen saat kembali dari reses musim panas.

Pria bersenjata kedua tewas dalam baku tembak dengan polisi.  Dua petugas polisi terluka ringan dalam serangan itu.

Para tersangka tiba di lokasi kejadian dengan menggunakan kendaraan yang mereka sita dari seorang dokter hewan di Kota Kayseri, Turki tengah, setelah menembak kepalanya. PKK mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Sementara pihak berwenang Turki mengidentifikasi salah satu penyerang sebagai anggota PKK. Beberapa jam kemudian, pesawat-pesawat tempur Turki melakukan serangan terhadap situs-situs yang diduga milik PKK di Irak utara, yang merupakan basis kepemimpinan kelompok tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika