Cek Pasar Induk Cipinang, Erick: Wasit Aja Ketangkep, Apalagi Penimbun Beras

Pemerintah memiliki satgas pangan yang dapat melakukan tindakan tegas.

M. Nursyamsi
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, Dirut Bulog Budi Waseso, dan Dirut Food Station Pamrihadi Wiryaryo bersama stakeholder terkait lainnya melakukan peninjauan operasi pasar beras SPHP di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, melakukan peninjauan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10/2023). Erick mengatakan proses stabilisasi pangan dengan operasi pasar berjalan seiringan dengan penegakan hukum.

"Kita libatkan semua, satgas, pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," ujar Erick.

Erick menekankan kebijakan impor beras harus melihat produksi dalam negeri. Erick menyebut program impor tidak bisa berjalan sendiri dengan mengabaikan produksi dalam negeri. Erick menilai hal ini acapkali menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat.

"Jadi saya terus mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data, kasian rakyat, kasian petani, kalau 'pemainnya' begitu-begitu saja selalu cari uang cepat, nah ini harus diberantas. Sudah waktunya kita berantas mereka," ucap Erick.

Erick menyampaikan pemerintah memiliki instrumen melalui satgas pangan yang dapat melakukan tindakan tegas. Erick mengatakan proses stabilisasi pangan dengan operasi pasar berjalan seiringan dengan penegakan hukum.

"Percuma ada satgas, kita sudah mendorong sama-sama. Wasit aja ketangkep, apalagi penimbunan beras," katanya.

Erick memastikan stok aman jika melihat ketersediaan beras Perum Bulog sebesar 1,7 juta ton beras untuk Oktober dan 2 juta ton beras pada November. Erick menyampaikan pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jumlahnya besar, mungkin diperpanjang nanti Desember dan Januari, ini lah solusi yang diberikan, bukan hanya bicara-bicara," kata Erick.

Baca Juga


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler