Jokowi Enggan Tanggapi Isu Reshuffle yang Semakin Kencang Berembus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan memberikan tanggapannya mengenai kabar isu reshuffle atau perombakan kabinet yang kembali muncul belakangan ini. Saat isu ini ditanyakan kepada Jokowi seusai menghadiri peresmian pameran Inacraft 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (4/10/2023), Jokowi pun tak menjawabnya.

Sebelumnya, seusai menghadiri pagelaran Istana Berkebaya pada Ahad (1/10/2023), Jokowi juga sempat ditanya mengenai rencana reshuffle ini. Namun, saat itu ia kembali menanyakan kepada awak media mengenai kabar munculnya isu tersebut.

“Denger dari mana?” kata Jokowi saat itu.

Isu akan dilaksanakannya reshuffle ini kembali berembus setelah dua menteri Kabinet Indonesia Maju diduga terlibat dalam kasus hukum. Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Pertanian dan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dari penggeledahan yang dilakukan di kantor Kementan, tim penyidik menemukan dokumen dan bukti elektronik terkait dugaan rasuah di instansi tersebut.

”Ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka dalam perkara ini,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/9/2023).

Sedangkan dari hasil penggeledahan di rumah dinas Mentan SYL di Komplek Widya Chandra, Jakarta pada Kamis (28/9/2023) hingga Jumat (29/9/2023), ditemukan uang tunai sekitar Rp 30 miliar yang terdiri dari pecahan rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura. KPK juga menemukan sejumlah senjata api di rumah dinas Mentan.

Selain Mentan Syahrul Yasin Limpo, nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo juga disebut-sebut dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G Kemenkominfo. Dari keterangan saksi mahkota, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan, disebutkan bahwa ia telah menyerahkan sejumlah uang Rp 27 miliar kepada Dito Ariotedjo.

“Yang terakhir namanya Dito. Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Belakangan saya ketahui namanya Dito Ariotedjo,” kata Irwan menjawab pertanyaan Hakim Ketua Fahzal Hendri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2023).

Irwan menyebut uang tersebut digunakan untuk menutupi kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G tersebut. 

Isu reshuffle semakin kencang berembus setelah Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/10/2023) sore. Hari ini, Jokowi mengakui dalam pertemuannya dengan SBY yang berlangsung selama hampir satu jam itu membahas mengenai banyak hal, terutama pilpres 2024.

“Hari Senin ya? Senin sore. Bertemu hampir satu jam. Ya silaturahmi berbincang-bincang terutama mengenai 2024,” kata Jokowi, singkat.

Partai Demokrat sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Namun, bagi politisi senior Partai Demokrat, Syarief Hasan terlalu dini bagi partainya untuk bicara soal kabinet pada saat ini.

"Terlalu dini bicara soal kab (kabinet)," kata Syarief Hasan dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Hal itu disampaikan Syarief saat dimintai tanggapan dan penjelasannya atas pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin petang.

Saat ditanya apakah memang ada tawaran kursi menteri kabinet kepada Partai Demokrat dalam pertemuan SBY dengan Jokowi, dia hanya menyampaikan bahwa partainya lebih baik berada di luar kabinet.

"PD di luar kab (kabinet) lebih baik," ujarnya singkat.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku mengetahui soal pertemuan antara Jokowi dan SBY. Ia pun menegaskan, reshuffle merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

"Kalau presiden merasa perlu melakukan itu, tentu itu jadi bagian kewenangan presiden," kata Muzani di Kompleks Senayan, Selasa.

Ia merasa, Presiden Jokowi tentu memiliki kepentingan untuk melakukan evaluasi kepada pembantunya. Tapi, soal siapa yang diangkat siapa yang diganti, Muzani menegaskan, merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi.

Muzani menyampaikan, tidak bisa memberikan spekulasi tentang pertemuan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi tersebut. Bahkan, sampai saat ini, ia menambahkan, mendapat informasi itu malah dari berita-berita.

"Sekali lagi itu kewenangan sepenuhnya presiden untuk mengangkat siapa pembantunya dari partai apa dan seterusnya," ujar Muzani.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga menilan, perombakan kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi tidak tepat dilakukan sekarang. Hasto menjelaskan, sekarang tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan, bahkan pendaftaran pasangan capres-cawapres akan dimulai pada 19 Oktober mendatang.

Pada titik ini, menurut dia, semua pihak seharusnya fokus menyongsong pemilu. Di sisi lain, sekarang Presiden Jokowi pada akhir masa pemerintahannya sedang fokus menuntaskan target dan berbagai program strategis. Presiden Jokowi dinilai sedang berkerja keras untuk meninggalkan legacy atau warisan yang punya nilai tinggi bagi masyarakat. 

"Itu reshuffle (perombakan kabinet) dalam situasi sekarang tentu saja kurang kondusif, kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap, itu reshuffle dapat dilakukan atau presiden juga punya opsi menugaskan menteri-menteri lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim," kata Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10/2023). 

Ketika ditanya spesifik tanggapannya soal wacana Demokrat masuk kabinet, Hasto menyebut kerja sama partai politik pendukung Pemerintahan Jokowi selama ini sudah bagus. Kendati begitu, Hasto menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan menteri di kabinetnya. 

"Sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada bapak Presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau," ujarnya. 

Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyoroti desas-desus bahwa Partai Demokrat akan mendapatkan kursi menteri di Kabinet Pemerintahan Jokowi. Menurut Hendri, kemungkinan partai Demokrat bergabung dalam kabinet Jokowi cukup beralasan. 

"Koalisi pendukung Prabowo itu kan ketum partainya menteri semua. Kalau ada reshuffle (perombakan kabinet), kelihatannya Demokrat akan mendapatkan jatah menteri. Ini hal yang wajar,” kata Hendri Satrio yang akrab disapa Hensat itu lewat keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (4/10/2023). 

Dia menjelaskan, kini di koalisi besar Prabowo Subianto, semua ketum parpol parlemen juga menduduki kursi menteri, kecuali Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jika Demokrat masuk kabinet, kemungkinan AHY yang dapat jabatan menteri. 

"Tinggal mas AHY saja. Jadi kalau masuk, sudah semakin lengkap. Koalisi Prabowo ketua umum partainya menteri semua,” kata Hensat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika