Ahok Bongkar Alasan Pertashop tak Jual Pertalite, Ternyata Ada yang Menentang

REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan Pertamina Shop (Pertashop), banyak mengalami kerugian bahkan sampai bangkrut karena mereka tidak dapat menjual BBM bersubsidi. Padahal menurut Ahok, Pertashop adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM nonsubsidi.

"Orang di Pertashop hanya bisa isi Pertamax. Pertashop ya bangkrut lah. Lebih banyak orang beli di Pertamini (ketengan)," kata Ahok saat peluncuran Sistem Bukittinggi Hebat dan Kartu Bukittinggi Hebat di rumah dinas Wali Kota Bukittinggi, Senin (9/10/2023).

Karena hanya dapat menjual BBM nonsubsidi, Ahok menyebut aktivitas pembelian BBM di Pertashop tidak ramai. Sehingga Pertashop banyak yang terjerat utang ke bank.

Ahok menjelaskan pernah ada ide kalau BBM bersubsidi diserahkan saja penyalurannya sepenuhnya ke Pertashop. Ide ini kata dia ditentang oleh pemilik SPBU. Karena pemilik SPBU khawatir bila tidak menjual BBM bersubsidi, mereka juga akan mengalami kerugian.

Faktanya... 

Faktanya, lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu, SPBU lebih banyak menjual BBM bersubsidi kepada pengecer. Di mana pegawai SPBU mendapatkan komisi dari pengecer sehingga berdampak kepada kelangkaan BBM bersubsidi di berbagai tempat.

"Kalau SPBU merasa rugi, biar ritel Pertamina saja yang mengelola. Ini lagi saya minta Pertamina ritel untuk lakukan," ujar Ahok.

Ia menambahkan sangat banyak SPBU yang memiliki fasilitas tidak layak. Seperti bangunan SPBU yang sudah lusuh, pakaian pegawai yang sudah jelek hingga fasilitas toilet yang jorok. Menurut Ahok, itu terjadi karena pemilik SPBU hanya memikirkan untung tanpa memikirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Bajunya jelek yang petugas SPBU atau toilet yang jorok disuruh perbaiki enggak mau karena nambah modal kan. Atau dia bilang untungnya menipis, udah kalau itu Pertamina aja yang ambil alih. Karena tugas kita ingin membantu masyarakat mendapatkan energi," kata Ahok. 

Ia mengakui memang banyak yang harus diperbaiki, khususnya dalam pemberian BBM bersubsidi ini untuk...

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan banyak yang harus diperbaiki dalam pemberian subsidi energi untuk masyarakat. Menurut Ahok, pemberian subsidi energi saat ini masih tidak tepat sasaran.

Subsidi yang seharusnya diberikan untuk masyarakat miskin justru malah memperkaya oknum agen yang 'bermain' saat penyaluran.

"Subsidi bukan subsidi orang miskin. Subsidi oknum-oknum agen tambah kaya," kata Ahok.

Pada subsidi elpiji, Ahok mendapatkan banyak pengaduan warga di pedesaan di mana harga elpiji bersubsidi mahal bahkan sampai Rp 50 ribu per tabung. Menurutnya, hal ini harus ditindak karena hanya akan menyusahkan masyarakat.

"Kalau saya setop (pasokan elpiji ke desa), ada juga yang bilang, itu akan membunuh agen dan pangkalan. Saya setuju untuk 'membunuh' mereka. Kalau membunuh itu bisa mengurangi kejahatan lebih besar, saya lakukan. Kalau bahasa agama, itu membuat keputusan yang diukur. Manfaat atau mendarat yang lebih besar," kata dia. 

Ahok menjelaskan tujuan Pertamina diberikan tugas subsidi tidak lain untuk menolong masyarakat ekonomi kelas bawah. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya inflasi.

Tapi kenyataan di lapangan menurut Ahok, subsidi yang diberikan pemerintah justru dipermainkan oleh tingkat agen dan pangkalan yang tetap menjual elpiji bersubsidi dengan harga tinggi.

"Mereka jual dengan harga tinggi alasannya Pertamina tidak ada gas. Itu bohong. Karena barang semua dikirim ke desa, dan di sana sudah ada tengkulak. Dan mereka tidak peduli HET. Lempar alasan kemana-mana," ucap Ahok.

Menanggapi hal ini, Pertamina menyampaikan..

Keinginan Pertashop untuk menjual Pertalite nampaknya belum mendapatkan resti dari PT Pertamina (Persero). Pertashop hingga kini masih hanya diperbolehkan untuk menjual produk non subsidi seperti BBM Pertamax. 

Vice President Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan, pengaturan penjualan Pertalite yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) merupakan harus mendapatkan restu dari pemerintah.

“Pertalite merupakan kewenangan pemerintah,” kata Fadjar singkat kepada Republika.co.id, Rabu (11/10/2023). 

Seperti diketahui, harga BBM Pertalite yang hingga saat ini tetap Rp 10 ribu per liter di saat jenis BBM lainnya mengalami kenaikan karena terdapat peran pemerintah. Sebab, Pertamina mendapatkan kompensasi harga dari anggaran negara dari selisih harga jual dan harga ideal Pertalite. 

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyampaikan, usulan para pelaku usaha Pertashop untuk bisa menjual BBM Pertalite bersubsidi tengah dalam pembahasan bersama BPH Migas. Pertamina akan membuka pintu izin bagi Pertashop bila BPH Migas telah memberikan restu. 

“Kami sudah melakukan pembahasan ini dan tadi pagi pun ada pembahasan dengan BPH Migas. Kami sedang melakukan kajian karena diperlukan infrastruktur yang memadai,” kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR, Agustus lalu. 

Ia menuturkan, ketersediaan infrastruktur yang mumpuni diperlukan karena menyangkut pertanggungjawaban penjualan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti diketahui, BBM Pertalite merupakan bahan bakar bersubsidi yang penjualannya akan diaudit oleh BPK. 

Di SPBU sendiri, ungkap Nicke, telah menerapkan sistem digital pada tangki. Setiap SPBU juga memasang CCTV sebagai pengawasan aktivitas penjualan. Infrastruktur itu tentunya juga harus dimiliki oleh Pertashop. 

Nicke menambahkan, jika Pertashop nantinya diperbolehkan menjual Pertalite juga tidak akan bersifat penugasan kepada Pertashop. 

“Kami akan menawarkan kepada Pertashop jika nanti setelah keputusan dari BPH Migas go, tentu kita buka. Silakan Pertashop kalau mau buka Pertalite,” ujarnya.

Pihaknya menargetkan kajian pembahasan bersama BPH Migas akan selesai pada kuartal IV 2023 sehingga Pertashop bisa mendapatkan titik terang ihwal keinginan menjual Pertalite. 

Namun, ia juga mengingatkan, margin keuntungan dari penjualan Pertashop tak sebesar penjualan Pertamax.

“Marginnya jauh lebih rendah, mungkin hanya sekitar 40 persen dari margin Pertamax karena ini barang subsidi jadi marginnya pun dipatok pemerintah,” ujar dia. 

Terbaru, pada Kamis (12/10/2023), BPH Migas juga menanggapi potensi penjualan Pertalite di Pertashop...

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), menyampaikan masih mengkaji usulan Pertashop untuk bisa ikut menjual BBM Pertalite seperti di SPBU pada umumnya.

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, mengatakan, kajian mendalam perlu dilakukan sebelum memberikan izin kepada Pertashop. Sebab, menjual Pertalite yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) perlu pengawasan ketat, termasuk kebutuhan digitalitasi dalam pengawasan penyaluran. 

“Opsi itu (Pertashop jual Pertalite) ada. Masih dikaji. Kita juga mesti pikirkan aspek komersiap Pertashop, juga aspek regulasi dan lain-lain,” kata Saleh kepada Republika.co.di, Kamis (12/10/2023) malam.

Ia menegaskan, pada intinya BPH Migas fokus mengawal agar kuota Pertalite yang disediakan cukup hingga akhir tahun. 

Pasalnya, seperti diketahui penyaluran Pertalite berkaitan langsung dengan besaran dana kompensasi harga yang harus dibayarkan pemerintah kepada PT Pertamina (Persero). Kompensasi diberikan agar harga Pertalite tetap dijaga dan tidak mengalami kenaikan seperti BBM Pertamax Cs. 

Saleh berpendapat, bila Pertashop yang kini hanya menjual Pertamax RON 92 dan nantinya ikut menjual Pertalite RON 90, ada potensi kenaikan permintaan Pertalite. 

Namun, pihaknya berharap, jikalau nanti Pertashop mulai menjual Pertalite, konsumen yang terbiasa mengisi Pertamax diharapkan tidak beralih. Sebab, bagaimanapun BBM dengan nilai oktan lebih tinggi lebih berkualitas bagi kendaraan. 

“Kami berharap para konsumen yang sudah terbiasa mengisi RON 92 karena memilih kualitas akan bertahan,” ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika