KPU Optimistis Pemilu Serentak 2024 tidak akan Setegang Pemilu Sebelumnya

Polisi sudah petakan berbagai wilayah rawan pemilu

istimewa
Dialog Publik
Red: Muhammad Subarkah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meskipun banyak dikhawatirkan sejumlah pihak, Ketua KPU Hasyim Asy'ari optimistis Pemilu Serentak 2024 tidak akan setegang pemilu-pemilu sebelumnya.


"Tensi Pemilu 2024 tidak akan sepanas yang lalu karena tidak ada Pilkada 2022-2023," kata Hasyim dalam Dialog Publik "Pilpres 2024 Memperkuat Pemilu dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju", yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jaksel, Rabu (11/10) siang.

Menurut Hasyim, minimnya potensi keributan antar partai politik dan pendukungnya karena mereka masih saling membutuhkan dalam pembentukan pemerintahan hasil Pilpres, dan juga pengajuan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak 2024.

Ia mengingatkan, meskipun menganut sistem presidensil pemilu di Indonesia tidak seperti di Amerika Serikat, yakni pemenang pemilu mengambil semuanya (the winner take all). 

"Di sini hasil Pilpres menghasilkan koalisi baru, koalisi pemerintah," katanya menerangkan.

Sementara terkait Pilkada, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengemukakan, dalam Pilkada  ada syarat perolehan kursi DPRD 20 persen untuk mengajukan calon kepala daerah. "Ini membuat parpol kembali harus koalisi agar bisa menjaga peluang di Pilkada 2024," kata Hasyim. 

 

Polri Gelar Operasi Mantap Brata untuk... (baca halaman selanjutnya)

 

Polri Gelar Operasi Mantap Brata 

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengemukakan, Pemilu Serentak 2024 akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan demokrasi. 

"Bukan hanya rekrutmen kepemimpinan nasional maupun daerah, namun harus kita buktikan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang matang," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam sambutan tertulis yang dibacakan Karo Multi Media (Mulmed) Brigjen Pol. Gatot Refli Handoko.

Kadiv Humas Polri mengingatkan Pemilu 2024 dan Pemilu 2029 akan menjadi tahap konsolidasi yang penting untuk mencapai Indonesia Maju. Untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 itu, Kabag Anev Robinus Sops Polri Kombes Pol. Moh. Firman, S.I.K., M.Si. menambahkan, Polri menggelar Operasi Mantap Brata untuk terciptanya keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu Serentak 2023-2024.

Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari, mulai Novrmber 2023 - Oktober 2024, melibatkan Mabes Polri, Polda, dan Polres.Menurut Firman, Polri sudah memetakan daerah sangat rawan dalam Pemilu Serentak 2024, yaitu: Papua,  Sulut, kota , Kab. Kaimana, Tolikara, Mimika, dan Aceh Utara.

Sementara penanganan yang masuk prioritas 1 adalah Jatim, Aceh, Sultra, Maluku, Kalbar, Bali, Jateng, DKI Jakarta, Jabar, Sulut, dan Papua. Selain itu, lanjut Firman,  Polri juga menggelar Operasi Terpusat Nasional Cooling System untuk mengeliminasi segala bentuk potensi konflik di masyarakat.

"Daerah Operasi adalah Provinsi Sangat Rawan, yaitu di DKI, Sulsel, Jateng, Jabar, Jatim, Aceh, Sumut, Kaltim, Sulut, Maluku Utara," kata Firman seraya menambahkan operasi ini dilaksanakan selama 4 bulan tahun 2023, dan 12 bulan pada 2024.

Polri juga menyiapkan rencana kontijensi yang melibatkan 25 ribu personel dari Brimob Nusantara, dan Dalmas Nusantara.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta masyarakat agar... (baca halaman selanjutnya)

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta masyarakat agar tidak terlalu memercayai informasi yang disebarkan melalui media-media sosial (medsos).

"Medsos ini merupakan unsur yang membuat kerawanan Pemilu karena seringkali menyebarkan informasi hoaks dan menyesatkan," ujar Bagja seraya menyebut informasi mengenai satu kapal kontainer yang berisi surat suara sudah dicoblos pada Pemilu 2019.

Untuk itu, Bagja meminta masyarakat agar memanfaatkan media mainstream dalam menyaring setiap informasi terkait dengan penyelanggaraan pemilu.

Sedangkan pakar komunikasi Prof Dr Lelly Arrianie, M.Si., meminta para politikus untuk menjaga komunikasinya dengan publik.

"Jangan buat komunikasi hoaks dan tidak bisa dipertanggungjawabkan agar suasana kebatinan masyarakat tetap kondusif," tutur Lelly. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler