Bapanas Tegaskan Bansos Pangan Tekan Kenaikan Harga Beras

Bapanas menyebut 640 ribu ton beras bansos harus terbagi habis dalam tiga bulan.

ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Pekerja menata karung berisi beras di Gudang Perum Bulog, Pulo Brayan Darat, Medan, Sumatra Utara, Rabu (9/11/2022) (ilustrasi).
Red: Fuji Pratiwi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/ National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa pemerintah memiliki sejumlah program termasuk program bantuan pangan guna menekan harga beras yang cenderung naik berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga


"Yang pertama, 640 ribu ton beras ini harus terbagi habis dalam tiga bulan, untuk 21,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Ini tugas yang diberikan oleh Pak Presiden kepada Badan Pangan Nasional bersama Bulog, tidak boleh main-main," ujar Arief dalam acara Gerakan Pangan Serentak, di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Arief yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Mentan itu menuturkan, Bapanas juga memiliki program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan menggelontorkan beras kualitas premium dengan harga murah melalui ritel modern dan pasar tradisional. Termasuk penggelontoran beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang telah mencapai 9 ribu ton.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi memerintahkan Bulog untuk menggelontorkan 200 ribu ton beras komersial melalui penggilingan padi se-Indonesia agar harga beras terjaga.

Kemudian, mengenai harga gula yang disebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar mengalami kenaikan pada minggu kedua Oktober di 338 kabupaten/kota, Arief mengatakan salah satu solusinya adalah dengan mempercepat realisasi impor gul ayang baru 26 persen.

"Secepatnya saudara-saudara kita yang memegang kuota impor harus merealisasikan importasinya, termasuk BUMN di bidang pangan RNI dan PTPN," ujarnya.

Sementara itu, untuk menekan harga cabai rawit yang juga tercatat naik di 259 kabupaten/kota, Bapanas telah meminta ID Food untuk berkoordinasi dengan daerah-daerah sentra produksi yang surplus tinggi dan didistribusikan ke daerah dengan produksi yang defisit.

"Fasilitasi distribusi, biayanya bisa dari Badan Pangan Nasional atau pemerintah daerah yang sudah disampaikan oleh Pak Tito (Menteri Dalam Negeri) bersama Menteri Keuangan menggunakan DTT (Dana Tak Terduga) khusus untuk pangan," ujarnya pula.

Adapun Plt Kepala BPS Amalia mengatakan pada pekan ketiga Oktober, terdapat tiga komoditas yang menjadi perhatian karena tercatat mengalami kenaikan dan menyumbang angka inflasi, yakni beras, gula pasir, dan cabai rawit.

 

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler