Rishi Sunak Pecat Suella Braverman karena Provokasi Demo Pro-Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak telah memecat Menteri Dalam Negeri Suella Braverman, yang menuai kemarahan karena menuduh polisi bersikap terlalu lunak terhadap para pengunjuk rasa pro-Palestina.

Pemerintah mengatakan Braverman meninggalkan pekerjaannya sebagai bagian dari perombakan kabinet menjelang pemilihan umum yang diperkirakan akan diadakan tahun depan.

Dikutip dari Aljazirah, Senin (13/11/2023) setelah pemecatannya, Braverman mengatakan "merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk melayani sebagai menteri dalam negeri".

"Saya akan berbicara lebih banyak lagi pada waktunya," tambahnya.

Sunak mendapat tekanan untuk memecat Braverman, tokoh sayap kanan yang vokal, setelah para kritikus menuduhnya meningkatkan ketegangan selama berminggu-minggu sebelum masyarakat pro-Palestina menggelar aksi damai akhir pekan lalu.

Braverman, yang ditunjuk untuk menduduki jabatan tersebut ketika Sunak menjadi perdana menteri pada 25 Oktober 2022, digantikan Menteri Luar Negeri James Cleverly. Sebagai gantinya, posisi menteri luar negeri diberikan kepada mantan Perdana Menteri David Cameron.

"Ini dia, hari ini @RishiSunak memperkuat timnya di pemerintahan untuk membuat keputusan jangka panjang demi masa depan yang lebih cerah. Nantikan kabar terbaru," cicit partai Konservatif di media sosial X.

Perubahan lainnya diharapkan dapat memberikan penghargaan kepada para loyalis dan anggota parlemen yang lebih muda, setelah hampir 14 tahun berkuasa berdampak pada popularitas Partai Konservatif.

Partai ini berada di posisi kedua di belakang oposisi, Partai Buruh dengan selisih dua digit selama Sunak berkuasa. Partai Konservatif diperkirakan akan kalah dalam pemilu berikutnya.

Selama menjabat Braverman telah memicu kontroversi dengan mengambil sikap garis keras terhadap imigrasi dan terus menyampaikan pernyataan keras yang dipandang memecah belah pemilih.

Tokoh sayap kanan ini menyerang para pengkritiknya sebagai "orang-orang progresif pemakan tahu" yang liberal. Tak tak lama setelah ia dilantik ia mengatakan mengirim pencari suaka ke Rwanda adalah "impian" dan "obsesinya".

Namun posisinya menjadi semakin tidak dapat dipertahankan setelah pekan lalu ia menulis sebuah artikel surat kabar yang meledak-ledak, yang tampaknya tanpa persetujuan Sunak. Dalam artikel itu ia menuduh polisi bersikap bias terhadap gerakan kiri.

Artikel tersebut dituding memicu ketegangan menjelang akhir aksi damai pro-Palestina akhir pekan lalu yang disertai dengan kekerasan kelompok sayap kanan, dan memicu seruan agar dia dipecat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika