Pemilu dan Pilpres 2024 Dibayang-bayangi Isu Kecurangan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Wahyu Suryana, Febryan A

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meragukan penyelenggaraan Pemilu 2024, dapat berjalan sesuai prinsip yang berlaku. Kontras menduga pencoblosan yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang akan dipenuhi berbagai potensi pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan. 

"Pemilu 2024 akan diragukan berjalan secara netral dan imparsial, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu," kata Deputi Koordinator Kontras Andi Muhammad Rezaldy dalam catatannya pada Kamis (16/11/2023). 

Kontras memandang kondisi ini bakal mencoreng nilai ideal dari demokrasi. "Potensi ketidaknetralan pun dipertegas dengan penunjukan Pj Kepala Daerah yang jauh dari akuntabilitas publik, terlibatnya TNI-Polri, mobilisasi ASN hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi," lanjut Andi. 

Dengan dasar itu, Kontras mengingatkan pelaksanaan pemilu harus sejalan dengan prinsip HAM. Salah satu caranya mencegah pendekatan keamanan dan penggunaan kekuatan aparat secara berlebihan. Selain dapat disalahgunakan, aparat pun berpeluang melakukan pelanggaran HAM. 

"Tak jarang, intimidasi hingga mengarahkan memilih calon tertentu juga pernah dilakukan oleh aparat keamanan," ujar Andi. 

Guna mencegahnya, Kontras mengimbau aparat di lapangan dibekali pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya, Kontras mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. Kontras tak ingin pemerintah melakukan penyalahgunaan kekuasaan baik lewat pengerahan TNI, Polri, BIN hingga ASN. 

"Presiden selaku Kepala Pemerintahan harus menjamin hak-hak politik seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu mendatang tanpa ada diskriminasi dan intervensi," ujar Andi. 

Kontras juga meminta Panglima TNI menegakkan komitmen jaminan netralitas pada Pemilu 2024. Kecurigaan kontras wajar saja mengingat calon panglima TNI yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI, Agus Subiyanto dipilih kilat karena belum lama ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Agus diduga merupakan bagian dari Geng Solo karena pernah bertugas di Solo saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo. 

"Sanksi yang tegas bahkan jika diperlukan pemecatan kepada anggota yang melanggar harus berani diambil oleh Panglima TNI sebagai pimpinan tertinggi TNI," ujar Andi. 

Potensi adanya kecurangan dalam pemilu belakangan hangat diperbincangkan menyusul pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, berbicara atas polemik yang menimpa hukum dan politik Tanah Air. Dalam pidatonya, Megawati meminta rakyat tidak lagi diintimidasi dan mengajak rakyat tidak membiarkan kecurangan pemilu.

"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi, hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran, hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan, hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara," kata Mega, Ahad (12/11/2023).

Dengan keadilan ini, ia meyakini, kemakmuran pasti bisa diwujudkan. Maka itu, Mega mengajak rakyat terus menggenggam erat semangat reformasi itu dan tidak lupa terus mengawal demokrasi berdasarkan hati dan nurani.

"Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa," ujar Mega.

Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo menyinggung banyaknya "drama Korea" yang terjadi jelang pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ia menyinggung hal tersebut dalam forum yang dihadiri oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar.

Harapannya drama tersebut berakhir, saat tiga pasangan calon telah mendapatkan nomor urutnya untuk kontestasi nasional mendatang. Namun, tetap ada banyak suara dari berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan kegelisahannya terhadap demokrasi yang terjadi saat ini.

"Bapak/Ibu, diam itu bukanlah pilihan, dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktik-praktik tidak baik yang akan menciderai demokrasi," ujar Ganjar dalam sambutannya di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (14/11/2023) malam.

Namun, ia sudah mendengarkan komitmen dari Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin dalam menjaga demokrasi yang merupakan amanat reformasi itu. Demokrasi yang berjalan jujur, adil, dan harus diselenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

"Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita. Bapak/Ibu, sekali lagi saya ulang, karena dalam kontestasi ini buat kami, ini bukan persoalan Ganjar, bukan persoalan Mahfud, bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan, ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang musti kita jaga bersama," ujar Ganjar.

"Mohon doa, mohon dukungannya, Bismillahirrahmanirrahim, InsyaAllah pasangan Ganjar-Mahfud siap untuk melaksanakan itu," sambungnya.

Capres Prabowo Subianto meyakini KPU akan menyelenggarakan Pemilu 2024 tanpa kecurangan. Hal itu disampaikan Prabowo ketika berpidato dalam acara pengundian nomor urut di Kantor KPU RI, yang turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Prabowo awalnya menyampaikan bahwa semua pihak patut bangga dengan Indonesia yang merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Semua pihak juga perlu bersyukur karena bangsa Indonesia masih utuh setelah melewati banyak pemilu dan banyak tantangan.

Karena itu, Prabowo yakin KPU akan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan adil tanpa kecurangan. "Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilu dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun," ujarnya dalam acara yang dihelat di halaman Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, pemilu yang diwarnai kecurangan sama saja mengkhianati rakyat Indonesia. "Kalau melaksanakan pemilu yang curang, (itu) mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia," kata Menteri Pertahanan itu menegaskan.

Wakil Komandan Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah angka bicara terkait tudingan curang yang dialamatkan kepada kubunya oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Capres Ganjar Pranowo. Menurut Fahri, tudingan tersebut aneh.

"Kasarnya, kita belum tahu cara curang, terus dimarahin, dicurigai curang sama yang sering curang," ujar Fahri kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (15/11/2023).

Fahri menjelaskan, PDIP dalam 10 tahun terakhir merupakan "pemain inti" dalam perpolitikan Indonesia. Tentu, PDIP memahami betul bagaimana "permainan" dalam kontestasi pilpres. Adapun kubu Prabowo-Gibran adalah pihak-pihak yang sering kalah dalam 10 tahun terakhir.

"Masalahnya, kan PDIP pemain inti dalam 10 tahun terakhir ini kan. Dia kan pasti tahu permainan," kata politikus Partai Gelora itu.

Fahri menambahkan, pihaknya juga tak merasa diserang ketika Ganjar dalam pidatonya menyebut sedang terjadi drama korea. Menurut dia, kubu Ganjar lah yang selama ini menciptakan drama.

"Drama-drama itu dibuat oleh orang-orang yang sebenarnya dia ngerti permainan karena dia bekas pemain utama, ya kan. Cuma kok tiba-tiba menjadi merasa tidak mengerti permainan gitu, padahal kan mereka adalah pemain inti dari 10 tahun lalu," ujarnya.

Fahri menegaskan, kubu Prabowo-Gibran santai menghadapi berbagai tudingan yang dilontarkan kubu Ganjar atau kubu Anies Baswedan. Menurutnya, tudingan tersebut sudah menjadi risiko karena Prabowo-Gibran berada di posisi tengah.

"Kita memang niatnya di tengah menjadi kekuatan pemersatu menghindari ekstrem kiri dan ekstrem kanan," kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika