Mentan: Akselerasi Masa Tanam Bisa Tekan Impor Tahun Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) fokus meningkatkan produksi berbagai komoditas strategis nasional dalam satu tahun ke depan. Salah satunya dengan melakukan akselerasi percepatan tanam, terutama pada lahan rawa yang ada di seluruh Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan program akselerasi adalah solusi pasti dalam menekan kebijakan impor yang dilakukan akibat dampak el Nino beberapa bulan lalu. Dia ingin, kebijakan tersebut membuat Indonesia kembali bangkit dengan meletakkan pondasi yang kuat untuk mewujudkan swasembada.

"Kebijakan akselerasi tanam ini sangat penting kita lakukan untuk menekan impor yang dilakukan akibat dampak el  Nino. Hari ini kita letakan pondasinya agar ke depan kita bisa swasembada," ujar Amran, Sabtu (18/11/2023).

Sebagai langkah nyata, Mentan langsung terjun ke lapangan dengan mendatangi daerah sentra di 10 hari pertama kerja. Hal ini memberi sinyal positif bagi produksi masa tanam (MT) 1 karena petani semakin bersemangat melakukan produksi.

Diketahui, Mentan telah mendatangi Provinsi Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan Selatan untuk memastikan lahan sawah, petani, dan penyuluh siap menghadapi masa tanam Oktober-Maret (Okmar) mendatang.

"Alhamdulilah 10 hari ini saya tancap gas cek lahan, petani, dan penyuluh. Kesiapan mereka sangat penting untuk strategi pangan nasional. Kita berharap 2024 tidak ada lagi impor pangan khususnya beras. Dan saya optimistis," katanya.

Selain itu, Mentan memastikan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan. Di antaranya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 untuk Indonesia Maju.

Bagi Mentan, kolaborasi dengan jajaran TNI penting dilakukan karena pangan merupakan aspek yang paling strategis bagi sebuah negara.

"Gerakan bersama ini luar biasa dampaknya untuk seluruh Indonesia karena ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara, kalau krisis ekonomi itu kita mampu bertahan, kita bisa lewati, krisis kesehatan, Covid 19 kita lewati, tapi kalau krisis pangan bisa berdampak pada yang lainnya, jadi kita harus Betul-betul bersama-sama menjaganya," ujar dia.

Tak hanya dengan TNI, Mentan juga mengajak para kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalanya produksi beras pada tahun ini. Menurut Amran, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.

"Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," katanya.

Terbaru, Mentan berkomitmen membantu negara menekan berkembangnya pemahaman terorisme di Indonesia. Salah satunya dengan membina dan melatih para napi terorisme (napiter) untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui sektor pertanian.

Untuk itu, Mentan meminta jajaran Kementan segera melakukan koordinasi dengan semua kementerian yang ada serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

"Kita akan siapkan program intensifikasi lahan rawa di Sumsel dan Kalsel. Mereka akan kita latih untuk memperkuat produksi dan memperkuat ekonomi bagi para napi sendiri," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika