Tren Penggunaan Tembakau di Dunia Merosot, Perokok Anak di Indonesia Malah Meningkat

Pemerintah dinilai belum punya komitmen kuat untuk lindungi anak dari paparan rokok.

Antara/Arif Firmansyah
Mural tentang bahaya merokok di Bogor, Jawa Barat. (Ilustrasi) Lentera Anak menuntut adanya perlindungan anak dari akses yang mudah untuk mendapatkan rokok.
Rep: Adysha Citra Ramadani Red: Reiny Dwinanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lentera Anak Indonesia Lisda Sundari mengingatkan pentingnya melindungi anak-anak dari bahaya rokok. Mengacu pada data GYTS-WHO 2019, sebanyak 65,2 persen anak-anak di Indonesia terpapar iklan rokok di televisi.

Selain itu, sebanyak 65,2 persen terpapar di tempat penjualan dan 60,9 persen terpapar di media luar ruang. Lalu, 36,2 persen terpapar di media sosial dan internet.

Baca Juga



"Dari data tersebut jelas menunjukkan pentingnya melakukan pelarangan menyeluruh terhadap iklan, promosi dan sponsor rokok untuk melindungi anak dari target pemasaran industri rokok," ujar Lisda, dikutip dari siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (20/11/2023).

Lisda juga menuntut adanya perlindungan anak dari akses yang mudah untuk mendapatkan rokok. Menurut Lisda, pemerintah perlu membuat kebijakan agar harga tembakau tidak terjangkau oleh anak. Lisda juga mengimbau agar pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang penjualan rokok batangan.

"Termasuk juga mengatur secara ketat produk tembakau baru seperti rokok elektronik yang merupakan bahaya tambahan bagi anak-anak," kata Lisda.

Beragam tindakan ini penting untuk dilakukan mengingat tren perokok anak di berbagai kelompok usia terus mengalami peningkatan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Bahkan, Bappenas memprediksi bahwa prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun akan meningkat sampai 16 persen pada 2030.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan tren penggunaan tembakau di dunia yang justru mengalami penurunan. Dalam dua dekade terakhir, penggunaan tembakau di dunia menurun dari 1.397 miliar pada 2000 menjadi 1.337 miliar pada 2018.

Selain itu, telah diproyeksikan bahwa sebanyak 60 persen negara di dunia telah mengalami penurunan konsumsi produk tembakau sejak 2010. Penurunan ini bisa terjadi karena pemimpin di tiap negara tersebut melakukan aksi untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan tembakau.

Per 2023, misalnya, pemerintah Selandia Baru telah mengimplementasikan kebijakan melarang penjual produk tembakau kepada penduduk yang lahir pada 1 Januari 2009 atau setelahnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah generasi mendatang merokok dan menjadikan Selandia Baru sebagai negara bebas tembakau pada 2025.

"Namun, di Indonesia, kami belum melihat adanya komitmen kuat pemerintah untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari dampak buruk penggunaan tembakau. Padahal, tingginya prevalensi merokok adalah masalah serius mengingat rokok bersifat adiktif dan faktor risiko penyakit tidak menular, selain akan menjadi beban ekonomi dan mengancam kualitas SDM," ujar Lisda.

Menurut Lisda, sebagai negara yang terikat konvensi PBB tentang Hak Anak, Indonesia wajib memberikan prioritas untuk kepentingan anak dalam semua tindakan yang berdampak pada anak. Hal ini mencakup kewajiban mengatur industri tembakau dengan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok di seluruh media, larangan penjualan rokok batangan, hingga pencantuman peringatan kesehatan dengan ukuran besar.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler