Gibran Jawab Soal Penegakan Hukum pada Era Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO — Wali Kota Solo Gibran Rakabuming enggan berkomentar terhadap penegakan hukum pada era Presiden Joko Widodo. Menurut Gibran, jika dirinya yang menilai, jawabannya bisa bias.

"Saya nggak berhak menilai, nanti bias," kata Gibran, Selasa (21/11/2023). 

Putra sulung presiden Jokowi tersebut menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat terkait penegakan hukum di era Jokowi. "Yang menilai biar warga masyarakat ya," kata cawapres pasangan Prabowo Subianto tersebut.

Sebelumnya, capres dari PDIP Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 dari skor maksimal 10 untuk pemerintah era Jokowi dalam hal penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan demokrasi. Ganjar menilai penegakan hukum menurun pada era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Menurut Ganjar, salah satu faktor yang membuat penegakan hukum di Indonesia memburuk adalah banyaknya rekayasa dan intervensi hukum yang dilakukan para pemangku kebijakan.

Rekayasa dan diintervensi yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujarnya ketika menjadi pembicara dalam acara IKA Universitas Negeri Makassar (UNM) di Kota Makassar, Sabtu (18/11/2023).

Ganjar mengakui bahwa sebelumnya sempat memberikan nilai tinggi terhadap penegakan hukum era Jokowi. Menurut dia, penilaian tinggi itu muncul karena belum terjadi kasus-kasus yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10)," kata Ganjar tanpa mengungkap secara gamblang kasus apa yang dimaksud.

Saat melakukan pertemuan dengan Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ganjar pun menjelaskan terkait penilaiannya terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia tersebut. 

"Soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara. Soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus," ujar Ganjar di kediaman JK, Jakarta, Ahad (19/11/2023).

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut, calon presiden Ganjar Pranowo memiliki data soal penegakan hukum pada era pemerintahan Jokowi yang diberi skor 5. Skor buruk dalam penegakan hukum pada era Jokowi tersebut disampaikan Ganjar dalam forum dialog sarasehan nasional ikatan keluarga alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Sabtu (18/11/2023).

"Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti (berdasarkan) mempunyai data yang beliau sampaikan," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika