Ganjar Beri Nilai 5, Ketua Komisi III Justru Sebut Penegakan Hukum Baik-Baik Saja
Ketua Komisi III menilai kerja dari mitranya baik selama pemerintahan Jokowi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, indikator penilaian itu haruslah ditanyakan langsung kepada calon presiden (capres) nomor urut 3 itu.
Sebagai mitra dari institusi penegak hukum dan lembaga yudikatif, ia justru menyampaikan pandangan yang berbeda. Menurutnya, kerja dari mitra kerjanya itu baik-baik saja selama pemerintahan Jokowi.
"Kalau penilaian sebuah kinerja penegak hukum, kita sebagai penegak hukum juga menilai mitra-mitra sampai hari ini baik baik saja. Bahwa ada dinamika, dialektika, konfliknya, kita paham lah, gitu loh, kita bisa mengerti ada itu," ujar Bambang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Ia menyinggung Polri yang tingkat kepuasan publiknya mengalami penurunan pada beberapa bulan lalu. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, angka kepuasan tersebut semakin meningkat dan bahkan menembus angka di atas 70 persen.
"Intinya bahwa pendapat seseorang mungkin yang dikatakan Pak Ganjar yang hari ini surveinya masih periode yang kemarin, mungkin itu, mungkin turun juga saya tidak tahu. Mungkin Pak Ganjar punya info lebih banyak dari aku," ujar Bambang yang merupakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR itu.
Diketahui, Ganjar bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bersilaturahim ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK). Dalam pertemuan sekira satu setengah jam itu, mereka membicarakan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini.
Sebelum pertemuan itu, Ganjar memberi nilai 5 dari skala 1 sampai 10 pada sektor penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nilai tersebut diberikannya usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal capres-cawapres.
"Soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara. Soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus," ujar Ganjar di kediaman JK, Jakarta, Ahad (19/11/2023).
Usai pertemuannya dengan JK, ia mendapatkan pelajaran berharga tentang pengalamannya sepuluh tahun memimpin Indonesia. "Kami diskusi panjang dengan negara ini, saya belajar betul, mudah-mudahan kita bisa menjaga sehingga pemilunya lancar. Masyarakat bisa usaha dengan baik, masyarakat yang di bawah bisa merasakan hasil pembangunan," ujar Ganjar.
"Tentu dengan kejadian terakhir, angka (penegakan hukum) itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skornya," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika