Jokowi Sebut ERP Bisa Tutupi Kerugian MRT, Ini Kata Pemprov DKI
Dishub ungkap penerapan ERP di DKI Jakarta masih terhalang regulasi.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutupi kerugian pembangunan dan operasional Moda Raya Terpadu (MRT). Menurutnya, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi.
"ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (22/11/2023).
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan electronic road pricing (ERP) merupakan solusi untuk menutupi kerugian dari operasional mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT).
Jokowi menuturkan pemerintah harus memutar otak untuk menutupi kerugian dua moda transportasi umum yang merupakan bagian dari pelayanan publik itu. "Menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu ditutup dari ERP, ditutup dari electronic road pricing," kata Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota GBK, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika