Pemerintah Aceh Luncurkan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Peta jalan ini seiring rencana pertumbuhan hijau yang diinisiasi Pemprov sejak 2020.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah Aceh secara resmi meluncurkan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi sawit dalam jangka panjang.
"Peta jalan sebagai kerangka kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan produksi sawit berkelanjutan, bebas deforestasi dan berdampak positif kepada kehidupan masyarakat," kata Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis (23/11/2023).
Peluncuran peta jalan kelapa sawit tersebut dilakukan dalam Konferensi Meja Bundar Tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tentang Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (RT 2023) di Jakarta. Selain meluncurkan Peta Jalan KSB, Pemerintah Aceh juga mendapatkan apresiasi dari RSPO dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) atas keberhasilan 2.200 petani swadaya Aceh Tamiang dalam mengelola hasil tani. Beberapa petani dari Aceh yang hadir dalam acara tersebut juga mendapatkan sertifikat penghargaan dari RSPO dan ISPO.
Achmad Marzuki dalam sambutannya yang dibacakan yang dibacakan Sekda Aceh Bustami menuturkan, peta jalan ini sesuai dengan rencana pertumbuhan hijau yang diinisiasi oleh Pemerintah Aceh sejak 2020. "Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan merupakan bentuk konkret Aceh dalam komitmennya untuk memenuhi standard pasar berkelanjutan dengan menjaga kesinambungan konfigurasi bentang alam," ujarnya.
Marzuki menjelaskan, Aceh siap untuk mendorong peningkatan akses pasar premium dan investasi hijau di sektor sawit. Serta berkomitmen memenuhi permintaan rantai pasok global yang berkelanjutan dan terverifikasi.
"Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya 2.200 petani swadaya Aceh yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi standar global untuk perkebunan kelapa sawit dan standar dari pemerintah Indonesia untuk perkebunan sawit berkelanjutan," katanya.
Karena itu, Pemerintah Aceh meminta kerja sama dari semua pihak guna mewujudkan pengaturan tata kelola lahan dan pengembangan budidaya sawit, mengembangkan kemitraan antara pemerintah-swasta-CSO dalam mendukung keterlibatan petani kecil, serta mendorong pengembangan pembiayaan inovatif dan investasi hijau.
"Sesuai dengan visi yang menyebutkan bahwa peta jalan sawit berkelanjutan Aceh adalah untuk mewujudkan produktivitas sawit berkelanjutan melalui rantai pasok bebas deforestasi dan peningkatan kesejahteraan yang berdampak sosial," ujarnya.
Marzuki menambahkan, dibangunnya peta jalan sawit berkelanjutan ini tidak terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai oleh kelompok petani swadaya di Aceh Tamiang yang menjadi model yang akan diadopsi Pemerintah Aceh di 13 kabupaten. Kabupaten itu, berhasil meraih sukses dengan pemberian sertifikasi sawit berkelanjutan, ISPO & RSPO, kepada lebih dari 2.200 petani swadaya dari 4 koperasi dan 1 perkumpulan petani swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang.
"Keberhasilan ini tidak hanya membuktikan kemampuan petani swadaya dalam memenuhi persyaratan sertifikasi internasional sawit berkelanjutan, tetapi juga menunjukkan harmonisasi antara sertifikasi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, ISPO, dan sertifikasi internasional, RSPO," kata Marzuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika