Menteri Bahlil Kritik Paslon Amin: Itu UU, IKN Jalan Terus
Bahlil ingatkan PKB konsisten yang sebelumnya menyetujui pengesahan UU IKN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan tanggapannya soal kritik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pasangan calon Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (Amin). Bahlil menegaskan, pembangunan IKN akan terus berjalan karena sudah diatur dalam undang-undang (UU).
"Itu adalah undang-undang dan sekarang IKN jalan terus, itu merupakan kewajiban, apanya yang menjadi masalah?" kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Bahlil juga mengatakan, pembangunan IKN mendapatkan dukungan dan juga persetujuan dari PKB, partai yang dipimpin Cak Imin. "Apa yang mau dikritik itu kan PKB juga setuju itu kan undang-undang, jadi kita itu di negara ini harus berjalan bersama undang-undang. Partai Amin itu kan juga PKB-kan," ujarnya.
Menurut Bahlil, kritik pembangunan IKN yang disampaikan oleh Anies dan Cak Imin itupun tak akan mengganggu investor untuk berinvestasi di IKN. Pernyataan mereka, kata Bahlil, justru akan menganggu pasangan Amin sendiri. "Nggak (ganggu investor). Mungkin mengganggu pasangan Amin kali, investor enggak," kata Bahlil.
Dia menyampaikan, dalam berpolitik seharusnya memang beradu gagasan dan konsep serta membangun kerja tim yang baik. Bahlil pun mengingatkan PKB seharusnya bisa bersikap konsisten yang masih bergabung dalam pemerintahan Jokowi.
"Kayak sekarang kritik IKN, apanya yang mau dikritik? Wong PKB waktu itu setuju, gitu lho. Jadi orang yang konsisten aja gitu kan, bahwa masih ada harus ada perbaikan ya itu lah artinya sebuah pemerintahan. Harus ada proses," jelas Bahlil.
Dia menjelaskan, dimulainya pembangunan ibu kota baru merupakan sebuah keberanian. Namun, dalam pembangunannya memang membutuhkan proses agar bisa berjalan sempurna.
"Tetapi bagaimana kita mau tahu kalau semuanya itu ada yang tidak sempurna kalau tidak pernah kita lakukan. Ini persoalan keberanian untuk melakukan sesuatu," kata Bahlil.
Diberitakan, proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur berpotensi akan dihentikan jika nantinya pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Amin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tahun depan. Anies berpendapat, yang sebenarnya perlu diupayakan adalah pertumbuhan pembangunan yang merata, bukan pembangunan IKN.
"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," kata Anies kepada wartawan di Jakarta, Ahad (26/11/2023).
Anies menyebut kesetaraan pembangunan yang mesti dimaksimalkan. Sehingga bisa mengurangi terjadinya ketimpangan antara satu titik dengan titik lainnya.
"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita, dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," jelas Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika