Wapres: Ekonomi Syariah Jadi Penyeimbang Ketimpangan

REPUBLIKA.CO.ID, KUCHING -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyebut ekonomi syariah menjadi penyeimbang dari ketimpangan ekonomi global akibat persaingan dan sistem ekonomi kapitalisme yang semakin kuat. Oleh karena itu, Wapres Ma'ruf terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara global. Hal ini disampaikannya saat menghadiri pembukaan Global Muslim Business Forum di Kuching, Malaysia, Selasa (28/11/2023).

"Prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, inklusi, universal, kemakmuran, dan menjaga keberlangsungan lingkungan menjadi penyeimbang dan solusi yang harus terus kita suarakan di tengah masyarakat global," ujar Kiai Ma'ruf.

Menurutnya, ekonomi dan keuangan syariah bisa menjadi solusi di tengah tantangan yang dihadapi dunia mulai kemiskinan, perubahan iklim, dan berbagai krisis lainnya. Di hadapan forum yang dihadiri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Kiai Ma'ruf juga menyebut ekonomi dan keuangan syariah sebagai peluang pertumbuhan ekonomi baru. Ini karena jumlah Muslim global terus bertambah diikuti belanja yang terus meningkat serta mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis syariah. 

"(Namun) laju perkembangan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan dukungan kuat dari ulama dan negara," ujar Kiai Ma'ruf.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemimpin negara yang hadir untuk memperluas dan memperkuat kerja sama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif. Ia mengatakan, perlunya kerja sama dan kolaborasi lebih banyak negara dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Di tengah semakin terpolarisasinya dunia, bisnis halal harus mampu mempersatukan negara-negara muslim dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan yang mampu menjawab beragam tantangan global dan meningkatkan kemakmuran umat Islam di berbagai penjuru dunia," ujarnya.

Ia juga mengajak negara-negara Muslim untuk menyatukan visi dan misi terkait arah pengembangan industri halal global ke depan. Fokus diperlukan pada peningkatan investasi bersama, dan pembangunan ekosistem halal hub terintegrasi di berbagai kawasan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan ASEAN menjadi pelopornya. 

Indonesia sendiri, kata Kiai Ma'ruf, telah menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu sistem ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan komitmen Indonesia menggenjot ekonomi syariah, salah satunya melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di pusat dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS di level daerah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan penguatan regulasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, antara lain di sektor jaminan produk halal dan perbankan syariah. 

"Keseriusan Pemerintah Indonesia juga diwujudkan dengan memasukkan tema dan program ekonomi syariah dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika