Kadin dan Apindo Bereaksi, Gerakan Boikot Berdampak Signifikan Terhadap Produk Pro-Israel

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rahayu Subekti, Iit Septyaningsih, Muhyidin

Gerakan boikot terhadap produk-produk terafiliasi dengan Israel terbukti berpengaruh terhadap penjualan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas mengungkapkan telah terjadi penurunan omzet hingga 40 persen kelompok produk fast moving consumer goods (FMCG) yang terdampak boikot.

"Yang FMCG itu sudah turun 40 persen. Bukan kebutuhan pokok, tapi yang kebutuhan sehari-hari," kata Roy saat ditemui usai acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Gedung BI, Rabu (29/11/2023).

Roy mencontohkan mulai dari susu bayi, susu anak, susu lansia dengan merek-merek tertentu yang disebarluaskan di media sosial untuk diboikot sudah mengalami penurunan omzet. Secara keseluruhan, Roy menuturkan penurunan penjualan sudah mencapi 20 persen pada produk-produk tersebut.

"Ini tentunya kita nggak berharap menjadi keberlanjutan karena ya ini menjadi satu fenomenal karena pada saat kita juga mau menjaga keutuhan ekonomi kita juga kan," jelas Roy.

Roy menambahakan, seruan boikot produk terafiliasi Israel bisa berdampak besar terhadap angka pertumbuhan ekonomi kuartal III 2023. Dia memproyeksikan, laju ekonomi sepanjang tahun ini bisa di bawah lima persen.

"Kuartal III kita sudah turun jadi 4,9 persen, padahal ketika kuartal II 5,17 persen, kuartal I 5,03 persen. Jadi kemungkinan besar kuartal empat ini kita juga turun. Bukan 4,9 persen, bisa cuman 4,6 persen mungkin," ucap Roy.

Roy mengkhawatirkan, pertumbuhan ekonomi nantinya secara tahunan tidak bisa mencapai lima persen. Hal tersebut dikhawatirkan dengan adanya penurunan pada kuartal III dan kuartal IV bisa hanya mencapai 4,7-4,8 persen.

Untuk itu, Roy mengharapkan pemerintah dapat segera memberikan pernyataan resmi mengenai upaya boikot produk yang terafiliasi Israel. "Tidak hanya lisan, resmi itu ada tulisannya, ada dalam bentuk surat edaran, ada dalam bentuk ya mungkin tidak hanya satu kementerian tapi kementerian terkait lainnya supaya pemahaman terhadap yang diboikot ini adalah produk yang diproduksi di Israel," tutur Roy. 

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan  merujuk pernyataan Sekretaris Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Miftahul Huda. Dari keterangan tertulis MUI dikatakan, menurutnya, MUI tidak pernah pernah merilis daftar produk yang terbukti berafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Timur Tengah di media sosial.

"Sehingga daftar yang tengah beredar di media sosial belum dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya," ujar Yukki dalam keterangan resmi, Kamis (30/11/2023).

Ia melanjutkan, produk bersertifikat halal diberikan MUI melalui proses sertifikasi yang melibatkan banyak pihak dan MUI tidak berhak mencabutnya. Maka, sambung Yukki, Kadin Indonesia mengimbau agar masyarakat dapat menyikapi informasi yang beredar secara bijak.

Yukki menegaskan, Kadin Indonesia mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan apapun yang terjadi di berbagai belahan dunia. Termasuk apa yang terjadi di Palestina. 

"Kami juga bersikap netral dalam isu geopolitik yang terjadi dan berfokus pada pengembangan dunia usaha serta pertumbuhan perekonomian nasional," ujar Yukki.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani Apindo khawatir gerakan boikot yang terjadi saat ini akan berdampak ke pengurangan karyawan atau PHK jika aksi terus berlanjut. "Kita sekarang mau cari data yang tepat, agar tahu masing-masing perusahaan apa betul produknya berkaitan dengan Israel, kenyataannya produk Indonesia yang dirugikan," kata Shinta, Selasa (28/11/2023).

Shinta mencontohkan, salah satu anggotanya yang dituduh terafiliasi dengan Israel, yakni PT Unilever Indonesia. Padahal, sambungnya, emiten berkode UNVR itu telah lama berbisnis di dalam negeri dan tidak memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Israel.

"Unilever misalnya, kalau kena boikot, pekerja dan petaninya dari Indonesia. Jadi dampak (boikot) ke Indonesia jauh, kasihan konsumen yang enggak ngerti," tutur Shinta.

Pada Kamis, Shinta menuturkan, Apindo kini tengah mengumpulkan informasi terkait dampak terhadap sektor usaha di Tanah Air. Termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemasok, serta tenaga kerja yang terimbas upaya pemboikotan, padahal tidak memiliki keterkaitan dengan Israel.

"Apindo mengajak semua untuk bersikap bijak menanggapi munculnya imbauan boikot. Juga mempelajari apa betul produk tersebut terhubung dengan Israel atau tidak," ujar Shinta dalam keterangan resmi, Kamis (30/11/2023).

Dirinya menjelaskan, setiap tahun Apindo rutin melakukan pembaruan data anggota, juga menerima masukan dan informasi dari anggota. Asosiasi, lanjutnya, turut melakukan pengawasan atas isu boikot yang terus bergulir.

"Kami memandang informasi komprehensif perlu dikumpulkan. Tujuannya agar kami bisa mengambil langkah tepat guna,” ujar Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono.

Pada Rabu (29/11/2023), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menggelar kegiatan Sosialisasi Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina di Kantor MUI Pusat, Jakarta. Dalam fatwa tersebut, MUI merekomendasikan agar umat Islam menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel atau boikot. 

Dalam kesempatan ini, Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menjelaskan alasan MUI mengeluarkan fatwa boikot produk pro Israel tersebut. Menurut dia, anjuran boikot tersebut disampaikan dalam rangka mendukung kemanusiaan di Palestina. 

"Konteks anjuran meninggalkan (boikot) produk-produk Israel dan sekutunya adalah dalam konteks dukungan kemanusiaan bagi yang teraniaya di Gaza dan sekitarnya," ujar Kiai Cholil dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11/2023). 

Bahkan, untuk mendukung kemanusiaan itu, Kiai Cholil mendorong kepada umat Islam yang ahli dalam bidang teknologi dan informasi untuk mencegah genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. 

"Bahkan sekiranya ada di antara kita yang mampu melakukan penghentian teknologi dan IT Israel untuk mencegah serangannya tentu itu baik dan itu bagian dari upaya perdamaian di Palestina," ucap Kiai Cholil.

Dalam acara ini, Kiai Cholil menjelaskan tentang panggilan iman dan kemanusiaan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Hak ini sesuai dengan inti dari Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tersebut. 

"Bahwa pokok isi fatwa adalah soal wajibnya mendukung perjuangan Pelestina dan haram hukumnya mendukung agresi Israel," kata Kiai Cholil 

Demi dorongan keimanan dan solidaritas kemanusiaan, Pengasuh Ponpes Cendikia Amanah Depok ini pun mengajak kepada seluruh umat Islam untuk mendukung perjuangan kemanusiaan di Palestina.

"Siapapun yang sudah jelas-jelas mendukung Israel maka jangan dipakai dan jangan dibeli  produk-produknya karena itu telah memodali dan menguatkan pihak Israel yang anti kemanusiaan dan keadilan serta menyerang anak-anak tak berdoa dan perempuan," kata Kiai Cholil.

Peluang UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menyatakan, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa mengambil peluang dari momentum boikot produk pro Israel yang tengah gencar dilakukan sebagian warga di Tanah Air. UMKM dinilai bisa mengisi beberapa kekosongan produk yang dibutuhkan masyarakat.

"UMKM akan menjadi peluang tersendiri. Walau kita enggak bisa membenarkan di atas kesulitan orang kita bisa mengambil keuntungan," ujar Sekretaris Deputi Bidang UKM Kemenkop Koko Haryono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Ia menuturkan, banyak produk yang diboikot masyarakat seperti produk air mineral dan ayam. Maka UMKM bisa masuk ke sana, karena sudah banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut.

Meski begitu, kata dia, Kemenkop tidak memiliki program khusus guna mendorong UMKM mengambil peluang dari momentum boikot. "Saya rasa masih normatif saja, kita dorong program pemerintah tapi tidak secara spesifik untuk mengisi kekosongan itu," jelasnya.

Menurutnya jika ada suplai maka ada permintaan. Jadi ia menegaskan, masyarakat berhak memilih produk yang akan dibeli. Koko melanjutkan, UMKM pun terdampak aksi boikot produk pro-Israel. Dikatakan, ada beberapa pelaku UMKM yang mengalami penurunan penjualan.

Hanya saja ia belum bisa menyebutkan angka rincinya, karena belum terdapat data pasti soal penurunan tersebut. "Penjualan UMKM tertentu mungkin ada yang menurun, karena mereka-mereka (UMKM) semacam supplier dari perusahaan-perusahan (yang diboikot) itu," tuturnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika