Mahfud: Coblos yang Bisa Dipercaya

REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri halaqah kebangsaan Ulama se-Provinsi Banten di Pondok Pesantren Mathla'ul Anwar Linahdlatil, Banten. Di sana, ia menyerukan untuk memilih pemimpin yang bisa dipercaya.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu, hal tersebut sesuai dengan fiqih politik negara. Rakyat tidak boleh memilih pemimpin karena adanya tekanan-tekanan dari oknum tertentu.

"Jangan karena ditekan oleh Koramil, Polres, Kodim, kalau ditekan iya-iya aja, tapi pas nyoblos, nyoblos yang bisa dipercaya. Boleh saya bicara begitu? boleh karena ini adalah masa kampanye," ujar Mahfud, Jumat (1/12/2023).

"Tapi saya kampanye tentang kejujuran, bukan mengkampanyekan tentang diri saya," sambungnya.

Kedatangan dirinya ke Banten adalah untuk menyampaikan pesan persaudaraan jelang Pemilu 2024. Sebab, semua umat wajib dapat perlindungan yang sama berdasarkan konstitusi.

Pesan ini harus terus didengungkan jelang Pemilu 2024 dan mengajak umat Islam agar merawat demokrasi. Mahfud mengajak rakyat untuk memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sesuai hati nuraninya.

"Saya tidak akan menyarankan, menyuruh, pilih siapa, saudara nilai semua calon yang ada. Memang kebetulan saya menjadi salah satu calon, silakan bandingkan, kalau nggak ya sudah nggak apa-apa," ujar Mahfud.

Anggota Mahkamah Partai Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abdullah Mansyur kembali menekankan netralitas selama masa kampanye Pemilu 2024. Di dalamnya adalah netralitas aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan TNI.

Kemudian penyelenggara Pemilu 2024, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Termasuk aparatur sipil negara (ASN).

"Kami berharap agar kata netralitas itu bukan hanya manis didengar oleh kita saja, tapi betul-betul direalisasikan di tengah lapangan. Mungkin keluarga tentara, keluarga polisi memang mereka punya hak secara politik, tapi bahwa harus berkampanye atau harus menunjukkan keberpihakan itu, TPN berharap itu tidak terjadi," ujar Abdullah di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Di samping itu, ia menyoroti khusus peran Bawaslu dalam mengawasi jalannya masa kampanye hingga 10 Februari 2024. Jangan sampai, Bawaslu hanya menjadi lembaga yang baru bergerak ketika adanya dugaan pelanggaran.

Seharusnya, Bawaslu sejak awal harus menjadi lembaga yang mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran kampanye. Termasuk melakukan tindakan preventif selama tahapan dan pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Komitmen eksternal juga kami berharap agar sama-sama menjaga supaya pemilu itu betul-betul damai dan jurdil," ujar juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika