AS Setujui Penjualan Senjata Senilai Jutaan Dolar ke Arab Saudi dan UEA
Persetujuan AS ini karena meningkatnya ancaman Houthi Yaman
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON --- Pemerintahan Joe Biden pada Senin (4/12/2023) menyetujui penjualan senjata senilai 583 juta dolar AS kepada Arab Saudi seiring dengan meningkatnya ketegangan di Teluk karena serangkaian serangan maritim Houthi, Yaman. Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa penjualan tersebut mencakup Modernisasi Pesawat Sistem Pengawasan Udara Taktis RE-3A Tactical Airborne Surveillance System dan peralatan terkait.
Usulan penjualan ini muncul di saat AS berjuang untuk mengatasi ancaman Houthi terhadap keamanan maritim di Teluk yang dilalui pasokan energi global. Arab Saudi telah meminta untuk membeli peralatan untuk memodernisasi pesawat TASS yang diperoleh dari Boeing pada tahun 1980-an. Kerajaan Saudi menginginkan tujuh sistem keamanan GPS/INS, perangkat keras komunikasi, dan sistem intelijen sinyal di antara peralatan lainnya.
"Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan kemampuan pengawasan Arab Saudi untuk melawan ancaman regional saat ini dan di masa depan," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan.
Bersamaan dengan penjualan ke Arab Saudi, pemerintahan Biden mengatakan bahwa pihaknya telah menyetujui penjualan 18 sistem radar AN/TPQ-50 senilai 85 juta dolar AS ke Uni Emirat Arab. Pemerintahan Biden memberi tahu Kongres tentang kedua penjualan tersebut. Namun Kongres perlu memberikan persetujuan akhir.
AS mengatakan bahwa penjualan ini akan melindungi infrastruktur penting dan aset sipil bernilai tinggi serta instalasi militer dari tembakan roket dan artileri, serta kendaraan udara tak berawak.
"UEA adalah mitra penting AS untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Timur Tengah," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan, dan menambahkan bahwa "penjualan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu meningkatkan keamanan mitra regional yang penting."
Kedua penjualan ini terjadi ketika Timur Tengah dilanda perang di Gaza antara Israel dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina yang dipimpin oleh Hamas.
Sebelum konflik meletus, AS telah berupaya menormalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Para pejabat AS mengatakan bahwa serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober di Israel selatan sebagian dirancang untuk menggagalkan proses tersebut.
UEA menormalkan hubungan dengan Israel pada tahun 2020 sebagai bagian dari perjanjian yang ditengahi oleh AS yang dinamakan Perjanjian Abraham.
Houthi meningkatkan serangan maritim
UEA dan Arab Saudi telah bergabung dengan negara-negara Arab dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang menyerukan gencatan senjata terhadap perang di Gaza, yang membuat mereka berselisih dengan pemerintahan Biden yang terus menolak untuk menghentikan pertempuran.
Riyadh dan Abu Dhabi sama-sama khawatir bahwa invasi Israel ke Jalur Gaza dapat menyebabkan eskalasi kekerasan regional. Kedua negara baru-baru ini mencoba memperbaiki hubungan dengan saingannya, Iran, karena mereka ingin fokus pada pertumbuhan ekonomi mereka.
Pada hari Ahad lalu, kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman menyerang tiga kapal komersial dan sebuah kapal perang AS di Laut Merah, dalam apa yang mereka katakan sebagai tanggapan atas serangan Israel ke Gaza. Serangan-serangan ini telah meningkatkan kekhawatiran akan ancaman-ancaman terhadap pelayaran internasional di Teluk, termasuk minyak dan gas.
Para pejabat AS dan negara-negara Barat telah memperingatkan para eksekutif pelayaran untuk bersiap-siap menghadapi serangan-serangan lebih lanjut, sementara pemerintahan Biden berjuang untuk menyusun strategi untuk menghalangi Houthi. Arab Saudi dan UEA telah berusaha untuk melepaskan diri dari perang Yaman, yang telah mengalami jeda relatif dalam pertempuran.
Pengumuman penjualan yang diusulkan juga muncul ketika Presiden Rusia Vladimir Putin bersiap untuk mengunjungi Arab Saudi dan UEA pada hari Rabu, kunjungan pertamanya sejak invasi Rusia ke Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika