Investor Diminta Bisa Investasi Jangka Panjang pada Tahun Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta para investor dapat berinvestasi menjelang pemilihan umum 2024. Hal ini mengingat para investor masih wait and see karena mempertimbangkan investasi yang merupakan keputusan jangka panjang.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Andriansyah mengatakan, para investor juga sedang menunggu debat capres dan cawapres karena menjadi momentum kelanjutan kebijakan. "Pemerintah meminta investor untuk melakukan investasi, karena apa yang dilakukan pemerintah untuk memitigasi risiko global pun sudah banyak kita lakukan," ujar Andriansyah saat acara Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024, Rabu (6/12/2023).

Andriansyah menyebut tahun pemilihan umum berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi terutama dari sisi konsumsi. Kemenko Perekonomian sedang menyiapkan delapan strategi kebijakan mendukung penguatan ekonomi.

Delapan strategi antara lain kemudahan berusaha dan peningkatan investasi, penguatan daya beli dan pengendalian inflasi, penguatan daya saing dan nilai tambah industri, serta mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal. Strategi berikutnya yakni pemberdayaan UMKM, peningkatan produktivitas SDM, pemerataan pembangunan dan konektivitas, serta peningkatan kerja sama internasional.

"Untuk meningkatkan ekspor ada tiga kebijakan yang kita ambil yaitu Keppres 24/2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, PP 38/2023 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor SDA dan perluasan implementasi LCT," ucapnya.

Meski perekonomian global menghadapi ketidakpastian, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2024. Sedangkan target inflasi sekitar 2,5 plus minus satu persen.

"Kita juga mengerti bahwa tahun pemilu sekarang ada debat capres dan cawapres, bagaimana isu tentang keberlanjutan kebijakan dan itu memang membuat investor wait and see," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika