Pemerintah Inggris Dikirimi Surat Tuntutan Sanksi Terhadap Dua Menteri Israel

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pengacara yang diinstruksikan oleh Organisasi Arab untuk Hak Asasi Manusia di Inggris (AOHR) menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Surat ini meminta agar ia menerapkan sanksi Magnitsky terhadap Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir.

Surat-surat tersebut menyatakan para menteri Israel harus ditunjuk sebagai orang-orang yang terlibat di bawah Sanksi Hak Asasi Manusia Global Inggris atau rezim sanksi Magnitsky karena terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, sebagaimana dilansir Middle East Monitor, Kamis (7/12/2023).

AOHR menunjukkan Smotrich dan Ben-Gvir telah terlibat dalam hasutan pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia ekstrem lainnya selama lebih dari 20 tahun. Hal ini semakin meningkat sejak 7 Oktober 2023. Kedua menteri tersebut memimpin partai politik sayap kanan ekstrem di Israel dan memegang jabatan senior di negara tersebut.

Sebagai Menteri Keuangan dan kepala Administrasi Sipil Kementerian Pertahanan Bezalel Smotrich bertanggung jawab atas perencanaan permukiman, konstruksi dan penegakan hukum terhadap permukiman ilegal di Tepi Barat. Dia telah menghasut kekerasan dan tindakan yang bertujuan melakukan penghancuran properti sipil secara tidak sah di Tepi Barat sejak sebelum Oktober 2023.

Menyusul peristiwa 7 Oktober, Smotrich telah menggunakan posisinya dan sangat terlibat dalam keputusan pemerintah mengenai serangan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, memperketat pengepungan, dan mencegah masuknya pasokan bahan bakar.

Smotrich telah menyatakan perlunya...

Smotrich telah menyatakan perlunya menghadapi pukulan yang belum pernah terjadi dalam 50 tahun terakhir dan menghancurkan Gaza. Dia juga mengusulkan pembentukan zona keamanan steril di Tepi Barat yang diduduki untuk mencegah masuknya orang Arab.

Surat itu juga meminta sanksi terhadap Itamar Ben-Gvir yang melakukan hasutan, kampanye, dan dukungannya yang berulang kali terhadap penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga Palestina dan Arab.

Tahanan Palestina yang dibebaskan pada 25 November 2023 sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan dilaporkan dipukuli dan disiksa di penjara dan menyaksikan tahanan lain disiksa sampai mati di penjara. Hal ini sesuai dengan laporan Amnesty International tanggal 21 September 2023 tentang kondisi tahanan Palestina. Sebagai Menteri Keamanan Nasional, Ben-Gvir bertanggung jawab atas Layanan Polisi dan Penjara Israel.

Pengacara di Deighton Pierce Glynn (DPG) Sue Willman menyatakan banyak bukti yang memberatkan Smotrich dan Ben Gvir adalah pembacaan yang sulit dan menyakitkan.

"Pemerintah Inggris mempunyai peluang melalui rezim sanksi Magnitsky untuk mengambil tindakan terhadap individu-individu yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kebencian yang paling ekstrem," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika