Groundbreaking Markas Polres IKN, Jokowi Sebut 750 Personel Disiapkan
Menurut Jokowi, polres khusus IKN nantinya membawahi enam polsek.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan markas polres khusus kawasan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (21/12/2023). Sebanyak 750 personel telah disiapkan untuk menempati enam polsek yang berada di bawah polres khusus IKN.
Sehingga setelah pembangunan polres IKN selesai dilakukan, seluruh personel yang telah disiapkan bisa langsung ditempatkan. Menurut dia, polres akan diperkuat kurang lebih 750 personel yang wilayah kerjanya meliputi enam polsek.
"Saya senang bahwa personelnya sudah ditempatkan disiapkan, di polda seluruh jajaran polres di Kalimantan Timur, sehingga pada saat nanti polres khusus IKN ini selesai tinggal langsung digeser 750 personel tadi ke polres di IKN ini," ujar Jokowi.
Bangunan polres khusus IKN nantinya akan mencapai 6.189 meter persegi (m2) dan memiliki total luas lahan mencapai sekitar 12 hektare. Pembangunan markas polres akan dilakukan selama sembilan bulan dan dengan anggaran sebesar Rp 160 miliar.
Jokowi pun berpesan agar desain pembangunan markas polres khusus IKN sesuai konsep bangunan hijau. "Karena kawasan ini adalah kawasan hijau, lingkungan ini adalah lingkungan hijau, saya minta untuk desain Polresnya juga sedikit dikoreksi agar muncul green building-nya," kata Jokowi.
Selain itu, ia juga meminta agar pembangunan polres IKN disiapkan secara detail sejak awal, termasuk organisasinya. Sehingga polres khusus IKN ini bisa menjadi contoh bagi polres di daerah lainnya untuk mencegah aksi kriminalitas serta menjaga dan melindungi warganya.
"Saya tadi disampaikan oleh Kapolri bahwa akan ada CCTV di semua sudut, akan ada command center-nya, akan ada analisis untuk AI-nya, saya minta sejak awal disiapkan direncanakan dan dikompletkan sekalian," ujar Jokowi.
Dia juga berharap, kehadiran polres Khusus IKN bisa meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah IKN.