Arab Saudi: Usul Pengusiran Warga Gaza Ide Ekstremis

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi mengutuk Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich karena menganjurkan pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza. Saudi menyebut ide pengusiran warga Gaza adalah bentuk ekstremisme.

“Kerajaan (Saudi) menyatakan kecaman dan penolakan tegas terhadap pernyataan ekstremis oleh dua menteri di pemerintahan pendudukan Israel, yang menyerukan pemindahan penduduk Gaza, mengokupansi kembali Jalur Gaza, dan membangun permukiman (ilegal),” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arab Saudi, Kamis (4/1/2024), dikutip laman Al Arabiya.

“Kerajaan (Saudi) menekankan pentingnya upaya bersama komunitas internasional untuk mengaktifkan mekanisme pertanggungjawaban internasional terhadap kegigihan pemerintah pendudukan Israel yang melanggar aturan legitimasi internasional dan hukum humaniter internasional melalui pernyataan dan tindakannya,” kata Kemenlu Saudi.

Awal pekan ini, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich membuat pernyataan yang menganjurkan agar warga Palestina di Gaza dimukimkan kembali di luar wilayah tersebut. Smotrich berpendapat, hal itu akan membantu Israel mengendalikan Gaza secara militer.

Smotrich juga mendorong agar warga Gaza harus didorong untuk pindah ke negara lain. “Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100 atau 200 ribu orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah perang akan sangat berbeda,” ucapnya.

Pernyataan Smotrich didengungkan oleh Ben-Gvir. “Kita harus mempromosikan solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza,” ujar Ben-Gvir.

AS mengkritik...

Amerika Serikat (AS) selaku sekutu utama Israel mengkritik keras usulan yang dikemukakan Smotrich dan Ben-Gvir. “AS menolak pernyataan Menteri Israel Smotrich dan Ben-Gvir yang menghasut serta tidak bertanggung jawab. Seharusnya tidak ada pengungsian massal warga Palestina dari Gaza,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller lewat akun X resminya, Rabu (3/1/2024).

Dia menegaskan AS akan tetap memandang Gaza sebagai bagian dari wilayah Palestina. Namun, Washington memang menolak Hamas kembali memerintah di wilayah tersebut. “Kami sudah jelas, konsisten, dan tegas bahwa Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina, dengan Hamas tidak lagi mengendalikan masa depannya serta tidak ada kelompok teror yang dapat mengancam Israel. Itu adalah masa depan yang kami cari, demi kepentingan Israel dan Palestina, kawasan sekitarnya, dan dunia,” ucap Miller.

Belanda dan Jerman pun menolak keras gagasan pengusiran warga Gaza. “Belanda menolak seruan apa pun agar warga Palestina diusir dari Gaza atau pengurangan wilayah Palestina. Hal ini tidak sesuai dengan solusi dua negara di masa depan, yaitu negara Palestina yang bisa hidup berdampingan dengan Israel yang aman,” kata Kemenlu Belanda dalam sebuah pernyataan, Rabu lalu, dikutip Anadolu Agency.

Jerman menyatakan hal serupa dengan Belanda. “Posisi kami jelas: tidak boleh ada pengusiran atau pengurangan wilayah Jalur Gaza,” kata seorang juru bicara Kemenlu Jerman dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA, Rabu.

Jubir Kemenlu Jerman itu menambahkan, negaranya menolak dalam istilah paling kuat, pernyataan yang dibuat Ben-Gvir dan Smotrich tentang pengusiran warga Gaza ke negara lain. Dia menegaskan Jerman meyakini solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika