Cara Pandang Berbeda Soal Etika Antara Anies dan Prabowo Menurut Analis

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Eva Rianti, Febrian Fachri, Febryan A, Nawir Arsyad Akbar

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyoroti masalah etika yang dibahas dan menjadi bahan saling serang antara capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat capres di Istora Senayan, Jakarta pada Ahad (7/1/2024) malam. Menurut dia, ada perbedaan cara pandang dalam melihat konsep etika di antara kedua capres. 

Adi menjelaskan, dari sisi capres 01, Anies melihat etika dari sudut polemik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Majelis Kehormatan MK (MKMK), kaitannya dengan putusan perkara batas usia capres/cawapres yang akhirnya melanggengkan putra sulung Presiden RI Joko Widodo sekaligus keponakan Ketua MK saat itu Anwar Usman, yakni Gibran Rakabuming Raka yang bisa maju menjadi cawapres 02. 

Selain itu, konsep etika yang dipandang oleh Anies dilihatnya dari persoalan tentang pengelolaan food estate serta tender pengadaan alat utama sistem senjata tentara nasional Indonesia atau alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI. Materi-materi itulah yang secara gamblang disampaikan dan dilayangkan oleh Anies kepada Prabowo di dalam debat ketiga Ahad lalu. 

"Sementara bagi Prabowo semua itu clear dan tak melanggar aturan. Termasuk etika itu keselarasan antara kata dan perbuatan yang sebenarnya sindiran ke Anies yang kerap dinilai suka beretorika," ujar Adi saat dihubungi Republika, Senin (8/1/2024). 

Adi melanjutkan, menurutnya, sikap Prabowo menunjukkan bahwa Anies tidak boleh melakukan 'serangan' personal terhadapnya. Kaitannya dengan posisinya sebagai pemimpin dan etika yang mesti dijunjung. 

"Bahkan bagi Prabowo, Anies tak berhak menghakimi Prabowo soal etika," tutur Adi. 

Berbicara terpisah, peneliti politik Badan Riset dan Inovaai Nasional (BRIN), Siti Zuhro berpandangan adanya sikap capres yang mestinya bisa lebih dikontrol. Baik dari sisi capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswesan maupun capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto. 

"Debat ketiga yang dilaksanakan semalam (Ahad, 7/1/2024) itu topiknya mengenai pertahanan-geopolitik, pembahasannya seharusnya tidak keluar dari topik tersebut. Capres harus memahami dirinya sebagai calon presiden, sosok calon pemimpin yang sedang dilihat jutaan mata, baik nasional maupun internasional," kata Siti kepada Republika. 

Karena itu, lanjut Siti, pembawaan capres akan dinilai secara argumen dan substansinya. Kalaupun ada pertanyaan yang dinilai sangat sensitif, capres tidak perlu menunjukkan gaya mekanisme pertahanan diri atau defence mechanism-nya. 

"Jawaban yang diperlukan adalah yang bisa menjelaskan sehingga penanya paham dan clear, bukan malah ngajak berantem apalagi menyampaikan hal yang sifatnya personal dan cenderung menstigma penanya. Pertanyaan tentang etika dalam suatu kebijakan di suatu lembaga harus dijawab secara profesional, institusional, dan formal. Bukan malah ngacau kemana-mana yang membuat esensi debat bisa mengarah ke debat tak berkualitas, debat kusir," jelas Siti.  

Menurut Siti, kematangan, kewibawaan, dan kepiawaian calon pemimpin dalam melakukan komunikasi politik dan diskusi bisa dinilai dari proses selama debat. Sehingga mesti diperhatikan baik-baik oleh capres. 

Pendapat Siti tersebut condong pada sikap Prabowo yang mendapatkan 'todongan' pertanyaan dari Anies soal etika. Kendati demikian, menurut Siti, Anies juga perlu mengontrol diri untuk menghindari debat kusir bahwa dirinya diklaim banyak menghasut rakyat.

"Kalau Anies mengikuti ritmenya (Prabowo) bisa mengarah ke debat kusir. Dan ini tidak memberikan pembelajaran yang positif kepada publik," tutur dia.  

Sebelumnya diketahui, debat panas antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan menyasar masalah etika. Anies mengatakan dalam kepemimpinan nasional, harus menjadikan etika untuk menentukan sebuah kebijakan penting untuk negara. 

Anies mempertanyakan Prabowo yang tetap terus berjalan menggandeng cawapres, Gibran Rakabuming, yang proses pencalonannya diwarnai pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi. Lalu, Anies juga menyebut banyak melibatkan orang dalam dalam pengadaan persenjataan dan penggarapan Food Estate yang menghabiskan banyak anggaran negara.

"Ketika dikatakan standar etik yang tinggi, itu harus karena akan ambil keputusan. Tapi ketika Bapak Menhan, banyak ordal (orang dalam) dalam pengadaan persenjataan, ordal dalam Food Estate, lalu jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Dan dalam sebuah pidato, Bapak mengolok-olok etika," kata Anies.

Prabowo yang disebut Anies mengolok-olok etik adalah ketika Ketum Gerindra itu berpidato di hadapan kader Gerindra dengan menyebut kata "ndasmu etik" beberapa pekan lalu.

Mendengar penjelasan Anies, Prabowo pun meradang. Prabowo menuding pernyataan Anies banyak yang keliru. Dan Prabowo mengatakan Anies tidak pantas berbicara etika karena pernah mencontohkan etika yang buruk ke hadapan publik. 

Prabowo tidak menjelaskan etika buruk apa yang telah dilakukan Anies. Menurut Prabowo lagi, Anies terlalu banyak menuding dan menghasut rakyat.  

"Jadi semua data yang Saudara ungkapkan itu keliru semua. Mau bicara PT Teknologi Militer Indonesia, Food Estate, ayo duduk bersama. Saya akan bawakan datanya untuk Pak Anies. Anda tidak pantas bicara soal etik. Anda itu menyesatkan. Saya menilai Anda tak berhak bicara etik karena memberi contoh tak baik soal etik," ujar Prabowo. 

Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB), pada Senin (8/1/2024) melaporkan Anies ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran menyerang Prabowo secara personal saat debat. Perwakilan PHPB, Subadria Nuka mengatakan, Anies menyerang personal dengan menyebut Prabowo punya 340 ribu hektare tanah. Menurutnya, pernyataan Anies itu tidak benar. 

Lebih lanjut, Subadria mengatakan Anies juga menyerang personal Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Anies dianggap menghina kinerja Prabowo dengan memberikan skor 11 dari 100.

Subadria menyebut, semua serangan personal yang dilontarkan Anies saat debat capres di Istora Senayan, Ahad (7/1/2024) itu merupakan penghinaan. Dalam laporannya, PHPB menduga Anies melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

"Berdasarkan keadaan fakta dan keadaan hukum yang dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku dengan ini kami PHPB membuat laporan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu RI agar Pemilu 2024 beretika, bermartabat dan bermoral baik, serta menjaga keutuhan dan persatuan," ujarnya.

Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengaku sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar debat tak menjadi forum untuk menyerang secara personal. Namun, ia juga melihat bahwa serangan personal dilakukan Prabowo Subianto ke Anies Rasyid Baswedan.

"Memang harus dihindari serangan personal ya, seperti contohnya serangan Pak Prabowo ke Anies bilang 'sorry ye, sorry ye Mas Anies'. Nah kemudian sering disebut, tapi dengan nada yang negatif," ujar Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (8/1/2024).

"Serangan-serangan personal seperti yang terlihat Pak Prabowo emosi ke Anies itu harus dihindari," sambungnya.

Ia pun mendukung debat menjadi ajang untuk menyerang lawan politiknya dengan data. Hal tersebut dilakukan oleh Ganjar Pranowo ketika menanyakan minimum essential force (MEF) yang merupakan salah satu program pembangunan sektor pertahanan Indonesia, tetapi tak mencapai target.

"Jadi benar-benar ngotak-ngatik data, ngotak-ngatik kebijakan, tidak melakukan serangan-serangan personal. Terutama menunjukkan emosi-emosi yang tidak perlu," ujar Andi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika