Kritik Pihak yang Kerahkan Aparat dalam Pemilu, Megawati: Seperti Orba, Akhirnya Jatuh

Megawati mengingatkan tidak ada kekuasaan di dunia ini yang langgeng.

Republika/Prayogi
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan saat pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi pasangan kedua yang mendaftar di KPU sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024. Sebelumnya pasangan Anies- Muhaimin (AMIN) juga mendaftar pada hari ini.
Rep: Febrian Fachri Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta pihak-pihak yang mengerahkan kekuatan aparat untuk menggiring rakyat memilih calon tertentu pada Pemilu agar mengingat lagi bahwa kekuasaan tidak abadi. Mega menyebut cara-cara mengintimidasi dan mengancam dalam Pemilu pernah dilakukan pada zaman orde baru.

Pada akhirnya rezim seperti itu, menurut Mega, tumbang di tangan rakyat. "Bebaskan rakyat utk bisa memilih pemimpin yang baik dengan arif dan bijaksana. Jangan didorong-dorong disuruh-suruh dengan intimidasi dengan kekerasan sudahlah. Tolong deh. Maaf beribu maaf toh Orba akhirnya juga jatuh. Gimna to yo," kata Megawati saat berpidato di HUT ke 51 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Baca Juga



Megawati mengingatkan tidak ada kekuasaan di dunia ini yang terus langgeng. Yang langgeng menurut Mega adalah rakyat yang diciptakan Allah SWT. Para pemimpin bangsa kata Mega hanyalah diberi amanah untuk memimpin rakyat yang beraneka ragam.

Selain mengingatkan aparat untuk netral selama Pemilu, Mega juga mengultimatum penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "KPU dan Bawaslu tolong deh kerja yang bener," ucap Mega.

Presiden RI kelima itu mengingatkan bahwa KPU dan Bawaslu hanyalah lembaga ad hoc yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan bila tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

"Dulu itu kan di zaman Orba, namanya Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Jadi menurut saya lebih kuat. Waktu reformasi dijadikan komisi. Komisi itu ad hoc. Sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Berulang kali saya ngomong ini sampai saya dibuli," kata Mega.

Perayaan HUT PDIP ke-51 ini tidak dihadiri Presiden Joko Widodo. Ia hanya digantikan oleh Wapres Ma'ruf Amin. Dalam peringatan HUT ke-51 PDIP itu, turut sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju.

Beberapa di antaranya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Selain itu, hadir pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo. Ada pula Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler