Sekjen Gerindra Ingin Satu Putaran, Anies: Jangan-Jangan Indikasi Mau Ada Rekayasa

Capres Anies menilai, wacana Pilpres 2024 satu putaran, merupakan indikasi rekayasa.

Republika/Putra M. Akbar
Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan.
Rep: Eva Rianti Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyebut Pilpres 2024, harus berjalan satu putaran dengan tujuan agar rakyat Indonesia tidak terpecah belah. Anies menegaskan, yang berhak menentukan hal itu adalah rakyat, bukan elite politik.

“Keputusan ada pada rakyat. Kan (pandangan itu) selera elite politik, rakyatlah yang menentukan apakah satu calon dapat suara berapa persen," kata Anies saat melakukan kegiatan kampanye di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (15/1/2024).

Anies mengatakan, jika para elite politik yang menentukan satu atau dua putaran, akan ada upaya rekayasa untuk bisa mencapai angka yang diharapkan. Hal itu tentu tidak fair. Pasalnya, pemegang kekuasaan atas kontestasi pemilu tidak lain adalah rakyat, bukan elite.

"Jangan-jangan ini indikasi mau ada direkayasa, jangan sampai. Biarkan rakyat saja yang menentukan, mau mendukung siapa, mau satu putaran, mau dua putaran, itu adalah kehendak rakyat bukan kemauan elite," ucap Anies.

Baca Juga


Dia pun mengingatkan agar para peserta pemilu bisa menjalankan konstetasi politik lima tahunan, secara demokratis. Anies menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak rakyat.

"Kita yang hari ini menjadi calon partai-partai pengusung harus ingat, ini adalah pemilihan untuk rakyat, biarkan rakyat yang berkuasa, bukan kita-kita yang memiliki kuasa untuk menentukan," ujar Anies.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, meminta kepada setiap kader dan relawan untuk bekerja keras agar pasangan Prabowo-Gibran bisa menang satu putaran. Menurut Muzani, kemenangan Prabowo-Gibran satu putaran merupakan suatu keharusan yang harus diwujudkan.

"Kita harus pastikan kader Gerindra di Karawang, Jawa Barat, di seluruh Indonesia harus memastikan Prabowo menang satu putaran. Harus pastikan dalam Pilpres 2024tanggal 14 Februari nanti Prabowo-Gibran akan menang satu putaran. Kita harus berjuang sungguh-sungguh, pagi siang malam, berdoa kepada Allah dengan khusyuk agar doa kita dikobul Allah," kata Muzani, Sabtu (13/1/2023).

Muzani menyebut dengan menangnya Prabowo-Gibran satu putaran akan dapat menjaga kebinekaan dan persatuan bangsa. Dia tidak ingin tensi panas persaingan Pilpres yang berlarut-larut berpotensi membuat masyarakat terbelah.

Anies kritik subsidi BBM...

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik program subsisi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran. Dia menjanjikan, jika menang bakal mengubah kondisi itu jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024.

"Kami melihat banyak sekali subsidi BBM yang tidak tepat sasaran," kata Anies saat hadir dalam acara ‘Desak Anies’ di Ambon, Maluku, dikutip dari Jakarta, Senin (15/1/2024).

Anies mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menunjukkan bahwa 89 persen subsidi solar dinikmati oleh dunia usaha. Hanya 11 persen yang dinikmati oleh masyarakat umum atau keluarga, dan dari 11 persen tersebut sebanyak 95 persennya dinikmati oleh keluarga yang mampu.

"Hanya lima persen keluarga tidak mampu (yang mendapatkan subsidi solar). Jadi, petani nelayan hanya menikmati lima persen dari subsidi solar," ujar gubernur DKI periode 2017-2022 tersebut.

Kemudian, untuk subsidi pertalite, Anies menyebut, hanya 20 persen keluarga prasejahtera yang menikmatinya. Dia menilai, kenyataan itu sangat menyedihkan dan perlu diubah.

"Ini kondisi yang harus kita ubah agar subsidi itu diterima oleh mereka yang membutuhkan, bukan subsidi diterima oleh mereka yang sudah berkemampuan, ini potret kenyataannya," kata Anies.

Lebih lanjut, Anies menyebut, bakal menyiapkan skema baru mengenai subsidi BBM. Pasalnya dampak dari tidak tepat sasaran tersebut juga berimbas pada masalah kelangkaan. Sehingga, dia menekankan, ada evaluasi agar faktor pengendali tidak pada mekanisme kuota.

"Kita harus siapkan sistem yang baru. Menurut kami harus ada kejelasan, nanti siapa yang bisa mendapatkan solar subsidi, siapa yang bisa mendapatkan pertalite subsidi, sehingga subsidi itu tepat sasaran, dan jangan sampai yang membutuhkan petani, nelayan, keluarga prasejahtera justru gagal mendapatkan yang subsidi," ucap Anies.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler