Netanyahu Instruksikan Pasukan Israel Periksa Truk Pengangkut Bantuan Obat

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menginstruksikan pasukan negaranya untuk memeriksa seluruh truk pengangkut obat-obatan yang hendak memasuki Jalur Gaza. Proses pemeriksaan biasanya memakan waktu dan membuat pengiriman menjadi terulur.

“Netanyahu mengarahkan tentara Israel untuk memeriksa truk obat-obatan yang memasuki Jalur Gaza, termasuk obat-obatan untuk warga Israel dan Palestina yang ditahan,” kata surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth, dalam laporannya, Rabu (17/1/2024).

Yedioth Ahronoth mengungkapkan, keputusan tersebut diambil karena Netanyahu menuai kritik akibat mengizinkan truk pengangkut obat-obatan dibiarkan melintas menuju Gaza tanpa pemeriksaan. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa lima truk pengangkut obat-obatan menuju Gaza akan menjalani pemeriksaan di gerbang penyeberangan Karm Abu Salem.

Pada Rabu lalu, anggota biro politik Hamas, Moussa Abu Marzouk, mengatakan, jika Israel menginginkan warganya yang masih disandera di Gaza menerima obat-obatan, maka Tel Aviv harus membiarkan konvoi pengiriman obat dibiarkan melintas tanpa pemeriksaan. “Palang Merah mengajukan permintaan untuk menyediakan obat-obatan bagi tawanan perang dengan Hamas, termasuk 140 jenis,” kata Marzouk.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Marzouk meminta agar pengiriman obat-obatan ke Gaza tak diperiksa pasukan Israel. “Prancis meminta untuk menyediakan obat-obatan, namun kami menolaknya karena kurangnya kepercayaan kami pada pemerintah Prancis dan sikapnya yang mendukung pendudukan Israel. Kami meminta pengobatan dari saudara-saudara kami di Qatar, dan mereka dengan senang hati menyetujuinya,” ucapnya.

Pekan lalu, Mesir membantah klaim yang dipaparkan Israel dalam persidangan dugaan genosida di Mahkamah Internasional yang menyebutnya menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Kairo justru menuding Tel Aviv yang menghalangi masuknya bantuan ke wilayah tersebut.

“Hambatan terbesar bagi masuknya bantuan dan kedatangannya dalam jumlah yang cukup ke Jalur Gaza selama 100 hari disebabkan oleh sikap keras kepala yang disengaja dari otoritas pendudukan Israel yang mengontrol penyeberangan lain di Jalur Gaza,” kata Badan Informasi Negara Mesir dalam sebuah pernyataan, Ahad (14/1/2024), dikutip laman Middle East Monitor.

Kepala Badan Informasi Negara Mesir Diaa Rashwan mengungkapkan, selama 100 hari berlangsungnya perang di Gaza, negaranya melakukan segala upaya agar bantuan kemanusiaan dapat terus dialirkan ke Gaza. Namun, dia mengakui, proses pengiriman bantuan melalui gerbang penyeberangan Rafah menghadapi banyak kendala.

Hal itu karena infrastruktur di penyeberangan tersebut tak dipersiapkan secara struktural untuk masuknya barang. Rafah, kata Rashwan, hanya diperuntukkan bagi lalu lintas manusia. Menurut Rashwan, kendala tersebut diperparah karena militer Israel, yang mengontrol penyeberangan Rafah di sisi Gaza, melakukan pemeriksaan berkepanjangan terhadap konvoi pengiriman bantuan.

Selain itu, dia menambahkan, Israel juga mengebom jalan menuju Rafah dari sisi Gaza setidaknya sebanyak empat kali. Hal itu menghalangi pergerakan truk pengangkut bantuan. Rashwan mengungkapkan, Mesir berusaha memperbaiki rute yang rusak.

Rashwan mengatakan, selama 100 hari perang di Gaza berlangsung, sebanyak 7.000 ton bantuan medis, 50 ribu ton bantuan pangan, 20 ribu ton air, 1.000 tenda, dan 11 ribu ton bantuan lainnya, telah memasuki Gaza melalui Rafah. Sebanyak 88 ambulans baru juga sudah dikirimkan ke wilayah tersebut.

Selain itu, lebih dari 4.000 ton bahan bakar dan gas rumah tangga sudah dikirimkan ke Gaza selama 100 hari terakhir. Rashwan mengatakan, gerbang penyeberangan Rafah tidak pernah ditutup. Mesir pun sudah menerima 1.210 korban luka dan pasien sakit yang dirujuk dari Gaza untuk mendapatkan perawatan. Selain itu, Kairo memfasilitasi penyeberangan 23 ribu warga Palestina, warga asing, individu berkewarganegaraan ganda, dan 2.623 warga Mesir yang terperangkap di Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika