Sekjen Muda Berakhlak Kupas Isu Pajak Karbon dan Ekonomi Hijau Terkait Konteks Pemilu

Pajak karbon dan ekonomi hijau menjadi komitmen capat net zero emission (NZE).

Dok. Istimewa
Sekretaris Jenderal Muda Berakhlak Dita Ayu Wulandari (tengah), dalam talkshow yang diinisiasi Relawan Ngopi Prabowo-Gibran di Jakarta.
Red: Nora Azizah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai upaya melawan perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. Komitmen ini direalisasikan dengan mendorong transisi energi hingga rencana pajak karbon yang akan diberlakukan pada 2025.

Baca Juga


Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Muda Berakhlak Dita Ayu Wulandari menilai bahwa upaya-upaya pemerintah saat ini telah berada di jalur yang sesuai untuk mencapai target net zero emission. Menurut dia, diperlukan keberlanjutan agar kebijakan pemerintah saat ini dapat berjalan optimal.

“Saat ini kita dalam tahap transisi penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan, sehingga implementasi pajak karbon 2025 punya peran korektif dalam pengurangan emisi. Maka dari itu, kita harus solid dan terus bekerja memenangkan pasangan Prabowo-Gibran karena keseriusannya dalam melanjutkan kebijakan pemerintahan Pak Jokowi ini,” kata Dita dalam talkshow yang diinisiasi Relawan Ngopi Prabowo-Gibran di Jakarta.

Selain pajak karbon, dalam mitigasi perubahan iklim sebagai tantangan bersama di masa mendatang adalah transisi ekonomi hijau. Ekonomi hijau sebagai suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ia yakin ekonomi hijau dapat menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

“Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang berujung pada timbulnya permasalahan lingkungan,” ujar Dita, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (19/1/2024).

Namun dalam pelaksanaanya membutuhkan dana yang besar dan tidak cukup apabila hanya dibiayai dari APBN saja. “Inilah tantangan Pak Prabowo & Mas Gibran, harus bisa mencari sumber-sumber penerimaan baru untuk menopang keperluan transisi tersebut,” kata Dita.

Acara talkshow yang dimoderatori langsung oleh Ketum Relawan Ngopi, Dedy Apriady, dihadiri ratusan massa relawan dan narasumber dari tokoh muda lainnya seperti Arief Rosyid Komandan Fanta TKN Prabowo-Gibran, Fauzan Fadel dan Rian Ernest Politisi Partai Golkar.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler