PM Spanyol Dukung Aspirasi Warganya Akui Negara Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, MADRID – Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mendukung aksi unjuk rasa yang diikuti puluhan ribu warganya dan menyerukan pengakuan terhadap negara Palestina. Aksi itu digelar di beberapa kota di Spanyol.

“Kami mendukung mereka semua, di banyak jalan dan desa di Spanyol, untuk mengakui negara Palestina serta menghentikan perang di Timur Tengah,” kata Sanchez dalam konferensi Partai Sosialis Spanyol di Galicia, Ahad (21/1/2024), dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.

Unjuk rasa pro-Palestina yang digelar di beberapa kota Spanyol itu, termasuk di ibu kota Madrid, diserukan Shabka, sebuah platform solidaritas melawan pendudukan tanah Palestina. Dalam pernyatannya di konferensi Partai Sosialis Spanyol, Pedro Sanchez mengatakan, berlanjutnya pengeboman serta pembunuhan terhadap ribuan warga Gaza, terutama perempuan dan anak-anak, tak dapat diterima.

“Kami menuntut gencatan senjata permanen, dan kami ingin bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, konferensi perdamaian internasional diadakan, dan seluruh komunitas internasional mengakui negara Palestina,” ujar Sanchez.

Dalam wawancara dengan televisi publik Spanyol, TVE, pada 30 November 2023, Pedro Sanchez mendorong Uni Eropa mengakui negara Palestina. Menurutnya, pengakuan tersebut akan membantu mengakhiri konflik Israel-Palestina, termasuk perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Sanchez mengatakan, situasi yang berlangsung di Gaza saat ini tidak dapat diterima. "Dan apa yang akan terjadi di Gaza setelah spiral kekerasan berakhir juga tidak dapat diterima," ujarnya. “Jelas kita harus menemukan solusi politik untuk mengakhiri krisis ini. Dan solusi ini, menurut pendapat saya, memerlukan pengakuan terhadap negara Palestina,” tambah Sanchez.

Sanchez berpendapat, mengakui negara Palestina adalah langkah menuju perdamaian. Dia menilai, hal itu pun merupakan kepentingan geopolitik Uni Eropa. Sanchez khawatir, tanpa perdamaian, konflik di Palestina dapat meluas ke negara lain seperti Lebanon, Mesir atau Yordania, kemudian mengganggu stabilitas kawasan Mediterania.

“Apakah kita benar-benar ingin memiliki dua front yang terbuka? Satu di Timur Tengah dan satu di Ukraina? Politik dan diplomasi harus membantu mencegah hal itu, dan itulah yang dibela oleh Pemerintah Spanyol,” kata Sanchez.

Sanchez mengaku telah mendengar dari perwakilan negara-negara Muslim bahwa konferensi perdamaian Barat tidak akan berhasil karena janji-janji yang tidak dipenuhi. “Saya pikir mereka benar. Karena selama ini, kita menyaksikan Israel secara sistematis menduduki wilayah Palestina di Tepi Barat. Dan sekarang kita melihat apa yang terjadi di Gaza,” ucapnya. 

Ketika dilantik untuk masa jabatan baru pada 16 November 2023, Sanchez menyampaikan prioritas kebijakan luar negerinya adalah mengupayakan pengakuan negara Palestina, baik oleh Eropa maupun Spanyol. Dia mengatakan, jika tidak ada konsensus di antara para anggota Uni Eropa untuk mengakui Palestina sebagai negara, Spanyol tak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah tersebut secara sepihak.

Beberapa negara kecil di Eropa, seperti Hongaria, Rumania, dan Polandia, telah mengakui Palestina sebagai negara. Pengakuan itu dilakukan sebelum mereka bergabung dengan Uni Eropa. Namun belum ada negara besar di Uni Eropa yang memberi pengakuan pada Palestina.

Jika Spanyol melakukannya, ia bakal menjadi pionir. Pada 2014, parlemen Spanyol memberikan suara mendukung pada resolusi yang menyerukan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Namun hasil pemungutan suara itu bersifat tak mengikat dan akhirnya tidak ada tindak lanjutnya hingga kini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika