TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Jokowi Agar Tunjukkan Etika dengan tidak Ikut Berkampanye

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim mengatakan bahwa presiden memang memang tak dilarang memihak kepada pasangan calon tertentu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Namun, Jokowi sebagai presiden di periode terakhirnya seharusnya menunjukkan etika yang pantas sebagai kepala negara. Apalagi ia kerap menyampaikan netralitas kepada para aparatur negara.

"Tentunya ada semacam etika, dan anggapan masyarakat tentang nepotisme, dan lain-lain. Tentunya akan semakin kental apalagi presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya," ujar Chico kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seorang presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Selain merupakan pejabat publik, kata dia, presiden juga merupakan pejabat politik. Kendati demikian, Jokowi menegaskan dalam berkampanye, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.

Untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, Jokowi pun menekankan agar dalam berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Saat ditanya apakah ia akan menggunakan kesempatan berkampanye itu, Jokowi tidak menjawab jelas.

"Ya boleh saja saya kampanye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata dia.

Wakil Ketua TKN, Meutya Hafid mengatakan, Presiden Jokowi dalam pernyataan persnya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu pagi tidak sama sekali mendeklarasikan dukungan kepada salah pasangan capres-cawapres. Ketua Komisi I DPR RI itu mengetahui hal tersebut karena turut mendampingi Jokowi dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam acara tadi pagi.

Meutya menjelaskan, Presiden Jokowi awalnya dimintai tanggapan oleh wartawan soal menteri ikut kampanye. Jokowi, kata dia, lantas menjawab bahwa semua pejabat publik, pejabat politik seperti menteri, bahkan presiden sekalipun punya hak untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

"Jadi, menurut kami kok kemudian beritanya seolah-olah hanya, mohon maaf, seperti kayak pernyataan deklarasi dukungan oleh presiden, sesungguhnya tidak demikian," kata Meutya saat konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Rabu siang.

Kemudian, lanjut dia, Jokowi mendapatkan pertanyaan apakah akan menggunakan haknya untuk menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Jokowi menjawab, "kita lihat nanti".

"Jadi, artinya beliau juga tidak menutup kemungkinan, tapi beliau sampai saat ini juga berarti dengan jawaban beliau adalah masih netral," kata Meutya.

Menurut politikus Partai Golkar itu, pernyataan Jokowi yang belum memutuskan untuk menggunakan haknya itu patut dihargai. Menurut dia, Jokowi belum menggunakan haknya demi menghormati semua pasangan capres-cawapres meski banyak tuduhan yang muncul akhir-akhir ini.

"TKN sampai hari ini amat menghormati putusan Presiden untuk tetap netral, dan kami melihat ini sebagai langkah beliau yang menghargai seluruh paslon," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika