Pengamat: Jokowi 'Turun Gunung' untuk Selamatkan Elektabilitas Prabowo-Gibran
Pengamat sebut jokowi turun gunung untuk menyelamatkan elektabilitas Prabowo-Gibran.
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (DPP UGM), Alfath Bagus Panuntun El Nur menilai target pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang satu putaran terancam batal terwujud. Sebab menurutnya di sejumlah lembaga survei yang dilakukan pengamat elektabilitas Prabowo-Gibran cenderung mandek.
"Padahal yang diinginkan oleh kemenangan satu putaran. Makanya dalam waktu tersisa ini bagaimana caranya Presiden, Luhut ini sampai turun gunung dan berupaya untuk mendorong agar pemilihan ini bisa dilaksanakan satu putaran karena kalau dua putaran ini kemungkinan besarnya ada peluang 02 bisa kalah," kata Alfath di Gedung Pusat UGM, Kamis (25/1/2024).
Mantan Ketua BEM UGM tersebut mengatakan para pendukung Prabowo-Gibran harus menjadikan Pemilu DKI Jakarta tahun 2017 sebagai pelajaran berharga. Karena itu menurutnya baik Presiden Jokowi maupun Luhut bisa menjadi influencer untuk kondisi-kondisi terkini.
Kemudian Alfath menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu sebagai preseden buruk. Sebab dikatakan Alfath pada November lalu Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya akan netral dalam pemilu kali ini.
"Jadi ini bagi saya menjadi preseden buruk bagi pernyataaan yang disampaikan Jokowi di November lalu dan hari ini bahwa terbukti presiden sudah berpihak dan tidak netral di dalam pemilu 2024," ucapnya.
Meski sebagai individu diperbolehkan, namun dirinya mengingatkan adanya aturan yang menyatakan bahwa pejabat publik harus cuti ketika mereka ingin berkampanye Menurutnya hal ini menjadi tantangan ke depan, sebab seorang presiden memiliki kemampuan instrumen negara yang melekat dari setiap pejabat.
"Jadi dimana pun dan kapan pun saya kira penting bagi kita untuk memperhatikan regulasi yang menjadi standar bagi seorang pejabat publik untuk bertindak, termasuk presiden," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika