Bantuan Pangan Beras 2024 untuk 170 .138 Keluarga di Majalengka Mulai Disalurkan
Adanya bantuan ini, diharapkan dapat menekan inflasi daerah dan menolong masyarakat
REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA -- Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2024 dari Badan Pangan Nasional mulai disalurkan di Kabupaten Majalengka, Senin (29/1/2024). Bantuan itu akan terus disalurkan hingga Juni 2024. Ada 170 .138 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Majalengka mendapatkan bantuan beras tersebut. Setiap KPM, menerima bantuan beras sebanyak sepuluh kilogram per bulan.
Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi, secara simbolis menyerahkan bantuan pangan beras bulan pertama tahun 2024 itu, Senin (28/01/2024). Penyerahan tersebut dilakukan di Balai Desa Dawuan, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka.
Dedi mengatakan, pemerintah berperan menekan inflasi sekaligus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama dalam menghadapi kenaikan harga beras di pasaran dan dampak el nino. Untuk itu, pemerintah berkomitmen menyalurkan CPP kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
‘’Harapan kami, dengan adanya bantuan ini, dapat menekan inflasi daerah dan menolong masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari,’’ kata Dedi.
Dedi sebelumnya meninjau gudang beras Bulog yang ada di Kasokandel. Dia memastikan, ketersedian beras bantuan saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan tersebut. Dedi pun meminta kepada Kantor Pos agar penyaluran bantuan beras tersebut bisa selesai pada Sabtu depan.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Majalengka Sri Handayani, menjelaskan, penyaluran bantuan pangan beras pada 2024 yang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka, akan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal. Jadwal penyaluran untuk Senin 29 Januari 2004, dilakukan di Kecamatan Dawuan, Kasokandel, Palasah, Maja, Argapura dan Banjaran.
Sedangkan Selasa, 30 Januari 2024, di Kecamatan Panyingkiran, Kadipaten, Ligung, Leuwimunding, Rajagaluh dan Sindangwangi. ‘’Penyaluran akan didistribusikan langsung oleh petugas Pos ke keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di desa masing - masing,’’ kata Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika