Norwegia Desak Negara-Negara Donor Kaji Ulang Dampak Penghentian Dana untuk UNRWA

REPUBLIKA.CO.ID, OSLO -- Norwegia mendesak negara-negara yang telah memotong pendanaan kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mempertimbangkan lagi konsekuensi tindakan mereka, khususnya terkait warga Palestina di Jalur Gaza. Sejumlah negara telah menyetop dan menangguhkan pendanaan ke UNRWA menyusul adanya dugaan keterlibatan 12 staf dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

"Kami mendesak negara-negara donor untuk merenungkan konsekuensi yang lebih luas dari pemotongan dana mereka untuk UNRWA," kata Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide, Rabu (31/1/2024).

Eide mengingatkan, peran dan bantuan UNRWA vital bagi 1,5 juta pengungsi di Gaza. "Saat ini, lebih dari sebelumnya, badan tersebut membutuhkan dukungan internasional," ujar Eide.

"Untuk menghindari hukuman kolektif terhadap jutaan orang, kita perlu membedakan antara apa yang telah dilakukan individu dan apa yang diperjuangkan UNRWA," kata Eide.

Eide mengungkapkan, sebelum PBB menerbitkan keterangan pers pada Jumat (26/1/2024) pekan lalu, Norwegia sudah diberi tahu kabar tentang dugaan keterlibatan 12 staf UNRWA dalam serangan Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober 2023. "Kami belum diberi tahu oleh otoritas Israel mengenai masalah ini," ucapnya.

Pada Ahad (28/1/2024) lalu, Norwegia telah mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan bantuan untuk UNRWA. Sedikitnya 12 negara, termasuk di dalamnya Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat (AS), Prancis, Austria, dan Jepang, telah menangguhkan pendanaan mereka untuk UNRWA.

Langkah itu diambil sebagai respons atas dugaan adanya 12 staf UNRWA yang terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. UNRWA telah mengumumkan bahwa mereka sudah memutuskan kontrak dengan para staf terkait.

UNRWA berisiko tidak bisa melanjutkan pemberian bantuan kepada para pengungsi Palestina, termasuk mereka yang berada di Jalur Gaza, setelah akhir Februari, jika pendanaan terhadap badan tersebut dihentikan.

"Jika pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA tidak akan dapat melanjutkan layanan dan operasinya di seluruh wilayah, termasuk di Gaza, setelah akhir Februari," kata seorang juru bicara UNRWA, Senin (29/1/2024).

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengaku terkejut bahwa beberapa negara, termasuk AS, Australia, Inggris, Prancis, dan Kanada, memilih membekukan pendanaan untuk lembaganya sebagai tanggapan atas dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan Hamas ke Israel pada Oktober tahun lalu.

"Akan sangat tidak bertanggung jawab jika memberikan sanksi kepada sebuah badan dan seluruh komunitas yang dilayaninya karena tuduhan tindakan kriminal terhadap beberapa individu, terutama pada saat perang, pengungsian dan krisis politik di wilayah tersebut," kata Lazzarini, Ahad (28/1/2024) lalu, dikutip laman Anadolu Agency.

Lazzarini mengingatkan, UNRWA adalah lembaga kemanusiaan utama di Gaza. Dia menyebut lebih dari 2 juta orang di Gaza bergantung pada UNRWA untuk kelangsungan hidup mereka.

"Banyak yang kelaparan karena waktu terus berjalan menuju bencana kelaparan yang akan terjadi. Badan ini mengelola tempat penampungan bagi lebih dari 1 juta orang dan menyediakan makanan serta layanan kesehatan dasar bahkan pada puncak permusuhan," ungkapnya.

"Saya mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka untuk mempertimbangkan kembali keputusannya sebelum UNRWA terpaksa menghentikan respons kemanusiaannya. Kehidupan masyarakat di Gaza bergantung pada dukungan ini dan begitu pula stabilitas regional," kata Lazzarini.

Bukan kali ini saja Israel menuduh staf-staf UNRWA bekerja atau terlibat dalam operasi Hamas. Hal itu menjadi dalih bagi Israel untuk menyerang fasilitas-fasilitas UNRWA di Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika