Bela Megawati, Hasto Sentil Dudung yang Sibuk Urus Anak Lantaran Sempat tak Lolos Akmil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman terkait sang anak yang sempat gagal lolos Akademi Militer (Akmil). Hasto melontarkan sindiran tersebut karena Dudung mengkritik pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait netralitas aparat.

Hasto mengatakan, Dudung seharusnya tahu soal ada anggota TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pemilu 2024. Menurutnya, Dudung tidak mengetahui semua itu karena sibuk mengurus anaknya yang sempat gagal lulus menjadi taruna Akmil. 

"Pak Dudung sebenarnya harusnya tahu, tetapi ketika beliau menjadi KSAD itu kan lebih banyak mengurus anaknya yang tidak lolos kemudian terjadi perdebatan dengan Pak Andika," kata Hasto kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Ahad (4/2/2024) malam.

Persoalan anak Dudung sempat gagal menjadi taruna Akmil itu terungkap dalam rapat DPR pada 2022 lalu. Anggota dewan menyebut persoalan tersebut menimbulkan 'pertentangan' antara Dudung dan Panglima TNI ketika itu, Andika Perkasa. Anak Dudung itu akhirnya dinyatakan lulus.

Hasto melanjutkan, saking sibuknya mengurus urusan keluarga itu, Dudung akhirnya lupa masalah prajurit di lapangan. "Pak Dudung sampai lupa persoalan yang ada di lapangan karena lebih mengurus anaknya (agar) bisa lolos di Akmil saat itu," ujarnya.

Respons Dudung

Megawati berpidato dalam kampanye akbar pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud di Stadion GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024). Presiden ke-5 RI itu menyebut TNI dan Polri tidak netral dalam gelaran Pemilu 2024.

"Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya Pemilu, Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat bukan kepunyaan kalian, ingat," ujar Megawati.

Sementara itu, Dudung mengaku tak setuju dengan pernyataan Megawati tersebut. Menurutnya, TNI dan Polri masih netral. "Tidak ada lah kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan TNI maupun Polri kalau ada anak buahnya tidak netral pasti dia tindak tegas," kata Dudung kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Ahad (4/2/2024).

Menurut Dudung, pernyataan Megawati itu adalah tuduhan tidak berdasar dan tendensius. "Menurut saya, TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini aja bahwa kita netral, gitu," ujarnya.

Dudung lantas mempertanyakan mengapa Megawati tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara (BIN). Kepala BIN, Budi Gunawan diketahui dekat dengan Megawati. 

Menurut Dudung, Megawati seharusnya juga meminta BIN netral dalam gelaran Pemilu 2024. "Kemarin tidak dibilang juga kok BIN-nya kok netral. Harusnya bilang juga dong BIN juga (harus) netral," ujar Dudung yang kini berstatus sebagai pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran itu.

Dudung menyebut, ketidaknetralan BIN tampak dalam kasus Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Barat menandatangani pakta integritas untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo dengan raihan suara 60 persen di Sorong, Papua Barat. Kasus tersebut membuat Brigadir Jenderal TNI Silaban dicopot dari jabatan Kabinda Papua Barat.

"Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu (contohnya). Itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong, kan begitu kan. Kalau (ketidaknetralan) TNI-Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya. Saya yakin TNI-Polri tidak usah takut," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika