Kampus Kompak Bergerak dengan Narasi 'Selamatkan Demokrasi'

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Silvy Diah Setiawan, Eva Rianti, Antara

Semua berawal dari berkumpulnya sejumlah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni  di Balairung UGM pada Rabu (31/1/2024) sore. Saat itu mereka menyampaikan Petisi Bulaksumur untuk menyikapi kondisi perpolitikan nasional saat ini yang dinilai telah menyimpang.

"Kami sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial," kata Prof Kuntjoro membacakan petisi mewakili sivitas akademika UGM, Rabu.

Dalam petisi tersebut disampaikan juga bahwa, sivitas akademika UGM menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM. Para akademisi UGM memandang pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. 

"Presiden Jokowi sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," katanya. 

"Melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial," kata Prof Kuntjoro melanjutkan.

Tak lama setelah Petisi Bulaksumur dibacakan, Presiden Jokowi memberikan tanggapannya. Jokowi menilai, petisi yang disampaikan tersebut merupakan hak berdemokrasi bagi setiap orang untuk berpendapat.

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ujar Jokowi usai menghadiri Kongres Nasional XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Sementara, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menyebut, gerakan petisi yang disampaikan kalangan perguruan tinggi merupakan vitamin untuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan, dalam negara demokrasi, kebebasan dalam berpendapat termasuk menyampaikan petisi dan kritik harus dihormati.

“Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita,” ujar Ari kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Namun, Ari berpendapat, akhir-akhir ini terlihat ada upaya sengaja untuk mengorkestrasi narasi politik demi kepentingan elektoral. Meskipun strategi politik partisan tersebut juga dinilai sah-sah saja, ia mendorong agar kontestasi politik termasuk pertarungan opini dibangun dalam budaya dialog yang substantif dan sehat.

Petisi Bulaksumur kemudian menggelinding bak bola saju. Satu per satu perguruan tinggi menyuarakan keresahan mereka atas iklim demokrasi saat ini. Hingga Senin (5/2/2024), perguruan tinggi yang menyatakan sikap kritisnya terhadap pemerintahan Jokowi terus bertambah hingga belasan jumlahnya.

Tidak hanya dari kalangan kampus, golongan cendekiawan yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Wilayah (ICMI Orwil) DIY juga ikut merasa prihatin dengan kondisi demokrasi menjelang Pemilu 2024. Menurut mereka, banyak masalah yang timbul menjelang Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.

"Kondisi bangsa Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024 ini banyak isu-isu yang muncul, yang pada intinya dari berbagai kalangan, dari berbagai pihak menyimpulkan bahwa kondisi saat ini kurang menguntungkan untuk perkembangan demokrasi di Indonesia," kata Dewan Pakar ICMI Orwil DIY, Nandang Sutrisno, dalam acara 'Panggilan Moral Tegakkan Etika dan Peradaban dalam Hidup Berbangsa Bernegara' yang digelar ICMI Orwil DIY di Loman Park Hotel, Depok, Kabupaten Sleman, DIY, Senin.

Pihaknya berharap pemerintah mendengarkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat menyikapi kondisi demokrasi saat ini di Indonesia. Seperti aspirasi-aspirasi dari kampus-kampus, hingga berbagai kelompok masyarakat lainnya.

"Intinya bahwa kami merasa prihatin dengan perkembangan saat ini. Oleh karena itu, demi perbaikan demokrasi kita ke depan, kami imbau agar pemerintah mendengarkan aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan oleh berbagai pihak, baik dari akademisi, praktisi termasuk juga kami dari Ikatan Cendekiawan Muslim di seluruh Indonesia dan Yogya mengemukakan beberapa imbauan agar pemerintah betul-betul mendengarkan aspirasi-aspirasi dari kami," ungkapnya.

Dari ketiga calon presiden (capres) yang akan berkontestasi di Pilpres 2024, diketahui hanya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang merespons gelombang kritik terhadap demokrasi di Indonesia saat ini. Anies mengaku senang atas munculnya para sivitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia yang bersuara mengenai kondisi demokrasi yang memprihatinkan jelang Pemilu 2024. 

"Kami senang bahwa kampus menyuarakan dan itu menunjukkan bahwa kampus peduli, kampus tidak diam menyaksikan kondisi bangsa," ujar Anies kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Anies mengatakan bahwa sudah sewajarnya kampus-kampus di Indonesia bersuara perihal atmosfer demokrasi yang saat ini terjadi. Sebab, dia menyebut bahwa pemilu menentukan masa depan Indonesia.  

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, suara sivitas akademika dari berbagai kampus itu merupakan hasil dari menangkap keresahan yang terjadi saat ini karena munculnya ketidaknetralan dari pemimpin negara.

"Kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama, menjaga netralitas, menjaga keadilan, wasit supaya menjadi wasit yang fair. Wasit yang tidak merangkap pemain, wasit yang tidak merangkap promotor," tegasnya. 

Sementara, Ganjar Pranowo menyebut kritik yang sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi kebangsaan mengecam carut marut demokrasi dan penyimpangan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), merupakan bentuk penyelamatan demokrasi. Menurut Ganjar dalam keterangannya yang disiarkan di Jakarta, Jumat lalu, ia menilai apa yang sudah dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat, termasuk kaum intelektual dari berbagai kampus ternama merupakan bentuk upaya rakyat untuk menyelamatkan nasib demokrasi di Indonesia.

Ganjar mengatakan demokrasi Indonesia yang telah lama dipupuk harus terus dijaga khususnya pada kontestasi politik lima tahunan. Sehingga, tidak boleh ada intimidasi dan ketakutan bagi rakyat untuk menyuarakan hak berdemokrasi dan hak pilihnya, karena pilih rakyat dalam pemilu harus dijalankan secara aman dan damai serta berlangsung jujur dan adil.

"Artinya jangan sampai kita menggadaikan nilai demokrasi yang dibangun tinggi karena itu produk demokrasi begitu saja hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat. Nah inilah para intelektual cyber society yang mengingatkan kita semuanya mudah-mudahan kita ingat," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika