Anak Muda Harus Berperan Jaga Keamanan Siber Pemilu 2024
Pemilu 2024 harus berjalan lancar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai perlu peran anak muda dalam keamanan siber Pemilu 2024 demi menjaga keterjaminan data masyarakat.
"Cari anak bangsa yang ahli dan bertanggung jawab untuk bisa menjaga keamanan data siber," kata Ujang kepada pers di Jakarta, Selasa (13/2/2024).
Ujang menuturkan hingga kini masih ada isu data siber seringkali ditembus oknum tak bertanggung jawab dan dikhawatirkan data tersebut dijual di pasar gelap.
Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu melibatkan peran anak muda dalam bidang teknologi informasi (IT) ataupun teknologi lainnya untuk bisa menjaga data-data rahasia tersebut agar tak mudah diretas.
"Perlu mencari ahli di bidangnya untuk bisa menjaga data siber tersebut agar pemilu berjalan dengan keadilan berintegritas dan tidak ada kecurangan," katanya.
Dia menyarankan agar pemerintah terus mencari bibit-bibit unggul anak muda berkemampuan baik yang berkuliah di dalam maupun luar negeri.
Anak-anak ini diharapkan memiliki komitmen serta integritas dalam menjaga data negara khususnya dalam momen Pemilu 2024.
"Ya diharapkan mereka bisa menjaga data itu untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024," ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI mencatat jumlah pemilih pemula dari Generasi Z yang berusia 17-24 tahun sebanyak 1,5 juta pemilih. Sedangkan untuk kalangan milenial yang berusia 25-39 tahun, ada sekitar 2,7 juta pemilih. Adapun total daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu DKI, yakni 8.252.897 pemilih.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengkoordinasikan platform-platform media sosial untuk lebih menguatkan layanannya mengingat Pemilu 2024 semakin dekat.
Hal itu dilakukan agar ruang digital tetap kondusif dari serangan siber menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi.
"Jadi kami lakukan koordinasi, kami minta mereka memperkuat sistemnya.Karena yang bertanggung jawab melindungi keamanan data dan layanan yang dimiliki platform ya platform sendiri," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika