Prancis Ajukan Proposal Untuk Akhiri Ketegangan Hizbullah - Israel

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Dokumen yang tertulis dalam proposal Prancis yang dibawa ke Lebanon pekan lalu menunjukkan, niat Paris untuk mengakhiri permusuhan antara Beirut dengan Israel dan menyelesaikan sengketa perbatasan dua negara itu. Dalam dokumen tersebut, Prancis meminta pejuang-pejuang Lebanon termasuk unit elit Hizbullah mundur 10 kilometer dari perbatasan.

Rencana ini bertujuan mengakhiri pertempuran antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di perbatasan. Bentrokan di perbatasan ini terjadi seiring dengan perang Israel di Gaza dan semakin dikhawatirkan akan menjadi perang skala penuh.

Empat pejabat senior Lebanon dan tiga pejabat Prancis mengatakan dokumen tertulis pertama yang dibawa ke Beirut dalam negosiasi yang berlangsung beberapa pekan, disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis Stephane Sejourne, kepada para pejabat tinggi negara Lebanon. Termasuk, Perdana Menteri Najib Mikati pekan lalu.

Dokumen tersebut menyatakan tujuan rencana ini untuk mencegah konflik yang berisiko menjadi tidak terkendali dan menegakkan gencatan senjata potensial, ketika kondisinya tepat. Pada akhirnya menggelar negosiasi mengenai perbatasan darat yang diperebutkan antara Lebanon dan Israel.

Hizbullah menolak negosiasi untuk meredakan ketegangan sampai perang di Gaza berakhir. Posisi yang kembali ditegaskan politisi Hizbullah dalam komentarnya mengenai dokumen tersebut.

Sejumlah detail mediasi serupa yang dilakukan Utusan Khusus AS untuk Timur Tenga Amos Hochstein, juga sudah diketahui beberapa pekan terakhir. Namun detail penuh mengenai proposal tertulis Prancis yang dikirimkan ke Lebanon belum pernah dilaporkan.

Rencana tiga tahap itu memvisikan proses negosiasi 10 hari untuk meredakan ketegangan yang diakhiri negosiasi perbatasan. Salah satu sumber diplomasi Prancis mengatakan, proposal tersebut sudah diserahkan ke Pemerintah Israel, Lebanon dan Hizbullah.

Prancis memiliki sejarah dengan Lebanon. Terdapat 20 ribu warga Prancis di negara itu serta 800 pasukan yang merupakan bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB.

"Kami menyusun proposal. Kami melakukan kontak dengan Amerika dan penting untuk menyatukan semua inisiatif dan membangun perdamaian," kata Sejourne dalam konferensi pers, Senin (12/2/2024).

Rencana ini mengusulkan kelompok bersenjata Lebanon dan Israel akan menghentikan operasi militer mereka terhadap satu sama lain. Termasuk serangan udara Israel ke Lebanon.

Beberapa kelompok non-negara termasuk faksi Palestina meningkatkan serangan ke Israel dari selatan Lebanon yang dikuasai Hizbullah. Dokumen itu mengusulkan pasukan bersenjata Lebanon membongkar semua bangunan dan fasilitasnya dekat perbatasan.

Dokumen itu juga meminta Hizbullah menarik mundur semua kombatannya termasuk pasukan elit Radwan dan kapabilitas militernya seperti sistem anti-tank setidaknya 10 kilometer sebelah utara perbatasan.

Penarikan yang diusulan ini masih membuat pejuang Hizbullah berada lebih dekat ke perbatasan daripada penarikan sejauh 30 km ke Sungai Litani di Lebanon, yang ditetapkan dalam resolusi PBB yang mengakhiri perang dengan Israel pada 2006.

Seorang diplomat Barat yang mengetahui dokumen tersebut mengatakan jarak 10 kilometer dapat memastikan roket tidak dapat menjangkau desa-desa di utara Israel yang menjadi target rudal anti-tank. Serta memberikan kompromi yang lebih cocok bagi Hizbullah dibandingkan harus mundur sampai sungai Litani.  

Hingga 15 ribu tentang Angkatan Bersenjata Lebanon akan dikerahkan ke daerah perbatasan di selatan negara itu. Benteng politik Hizbullah di mana para pejuangnya melebur dengan masyarakat di saat-saat tenang.

Saat ditanya tentang proposal tersebut politisi senior Hizbullah Hassan Fadlallah mengatakan kelompoknya tidak akan membahas apa pun yang berkaitan dengan situasi di selatan sampai agresi di Gaza dihentikan. "Musuh tidak dalam posisi memberlakukan kondisi," kata Fadlallah.

Ia menolak memberikan komentar mengenai detail proposal tersebut atau apakah Hizbullah sudah menerimanya. Seorang pejabat Lebanon mengatakan dokumen itu menyatukan gagasan yang dibahas dalam pertemuan dengan utusan negara-negara Barat dan sudah diserahkan ke Hizbullah.

Seorang pejabat Lebanon mengatakan pemerintah Prancis memberitahu Lebanon dokumen tersebut bukan dokumen final, setelah Beirut menolak beberapa bagian dalam dokumen itu. Pejabat Israel mengatakan proposal itu sudah diterima dan sedang dibahas pemerintah. Bulan lalu dilaporkan Hizbullah menolak gagasan yang diusulkan Hochstein tapi juga membuka pintu diplomasi.

"Amerika Serikat terus mengeksplorasi semua opsi diplomasi dengan rekan Israel dan Lebanon kami untuk memulihkan ketenangan dan menghindari eskalasi," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengenai dokumen itu.

Pemerintah Lebanon mengatakan, Beirut keberatan beberapa bagian dalam dokumen itu. Termasuk permintaan pembongkaran bangunan dan fasilitas kelompok bersenjata di perbatasan yang menurut Lebanon diuraikan dengan tidak jelas.

Serta dapat digunakan untuk menuntut tindakan terhadap lembaga-lembaga sipil yang berafiliasi dengan Hizbullah. Sudah puluhan ribu orang Israel dan Lebanon di perbatasan yang mengungsi sejak bentrokan pecah pada 8 Oktober 2023. Serangan Israel sudah membunuh 200 orang di Lebanon, sekitar 170 diantaranya pejuang Hizbullah.

Serangan dari Lebanon ini, menewaskan 10 tentara dan lima warga sipil Israel. Tapi, sebagian besar serangan-serangan itu hanya sekitar perbatasan dan kedua belah pihak mengatakan mereka menghindari perang skala penuh.

Sejumlah utusan negara Barat sudah berkunjung ke Beirut untuk membahas cara meredakan eskalasi. Sebagian besar pertemuan tersebut dihadiri pejabat pemerintah Lebanon bukan Hizbullah yang dianggap kelompok teroris oleh AS.

Salah satu pejabat Lebanon mengatakan h delegasi teknis Prancis kembali ke Beirut dua hari setelah kunjungan Sejourne untuk mendiskusikan rinciannya. Usai Beirut menyampaikan keberatan beberapa bagian dokumen tersebut.

Salah satu pejabat Lebanon lainnya mengatakan Beirut belum menanggapi proposal tersebut, dan menambahkan proposal tersebut tidak ditandatangani atau diberi tanggal sehingga tidak cukup resmi untuk mendapatkan tanggapan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika