Yusril Menilai Dirty Vote tak Berimbang, Wajar Disebut 'Pesanan'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, melihat tayangan video dokumenter berjudul Dirty Vote, lebih banyak berisikan kritik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sehingga menurut Yusril, ada yang menilai video Dirty Vote ini sebagai bentuk propaganda jelang hari-H Pemilu 2024. 

"Berbagai isu diangkat dalam film ini, antara lain ketidaknetralan para penyelenggara dan pejabat negara dalam pelaksanaan Pemilu walau tak hanya spesifik terhadap paslon Prabowo-Gibran, tapi porsinya lebih besar dari pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Bahkan, sedikit sekali tayangan tentang Amin," kata Yusril, melalui video reels yang ia unggah di akun instagram @yusrilihzamhd, Selasa (13/2/2024).

Karena tayangan video Dirty Vote tidak berimbang menurut Yusril wajar bila ada publik yang menilai film dokumenter tersebut merupakan pesanan dari pihak atau kubu tertentu. 

Yusril yang juga bagian dari Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menjelaskan dirinya juga pernah terlibat dalam penggarapan film. Baik itu film serial, action, maupun layar lebar. Sehingga ia merasa dapat menilai bahwa Dirty Vote bukanlah sebuah film dokumenter. Melainkan kumpulan tayangan kutipan berita, dan opini dari tiga pakar di dalamnya, yaitu Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar dan Bvitri Susanti.

"Saya melihat Dirty Vote ini adalah tidak bisa ini dikatakan sebagai film dokumenter karena menayangkan berbagai pemberitaan media melalui audio visual, kemudian tiga pakar," ujar Yusril.

Meski begitu, Yusril juga melihat ada sisi edukasi dari Dirty Vote. Yakni tentang ajakan kepada pemilih supaya berhati-hati menentukan pilihan. Lalu lanjut Yusril juga ada ajakan kepada masyarakat agar lebih kritis terhadap perkembangan politik dan situasi Pemilu saat ini.

Menurut Yusril, materi kritik dari film Dirty Vote adalah sebuah hal yang wajar di negara demokrasi. Di mana setiap orang bebas mengemukakan pendapat. Tapi kata mantan menteri sekretaris negara itu, sebuah kewajaran juga bila ada pihak yang mengkritik video Dirty Vote sebagai sebuah propaganda untuk menjatuhkan pamor dari salah satu pasangan capres-cawapres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika