Rommy Ungkap Adanya Dorongan Agar PPP Jadi Oposisi
PPP saat ini fokus dalam mengawal proses rekapitulasi suara pemilihan umum
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa partainya belum memutuskan sikap untuk bergabung atau tidaknya dalam koalisi pemerintahan periode 2024-2029. Pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Salahuddin Uno yang membuka pintu bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipandangnya sebagai pendapat pribadi.
Di samping itu, ia menilai masih terlalu awal jika menyebut Prabowo-Gibran sebagai pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berlangsung.
"Pak Sandi sebagai Ketua Bappilu PPP bahwa 'PPP merasa sangat terhormat jika diajak bergabung membangun bangsa', bukan selalu berarti sinyal PPP mau bergabung pemerintahan baru" ujar pria yang akrab disapa Rommy itu lewat keterangannya, Rabu (28/2/2024).
PPP saat ini fokus dalam mengawal proses rekapitulasi suara pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ia juga mengungkapkan adanya dorongan agar partai berlambang Ka'bah itu mempertahankan sikapnya sebagai oposisi.
Adapun pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono juga menegaskan bahwa partai berlambang Ka'bah itu masih dalam gerbong pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Termasuk dalam pengusulan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024.
"Arahan ketua umum sampai hari ini masih pada posisi yang sama di paslon koalisi 03," ujar Rommy.
Para ketua umum partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, diungkapkannya telah mengadakan rapat pada Sabtu (25/2/2024). Forum tersebut menjadi komitmen bersama untuk mengusulkan hak angket saat masa reses DPR selesai pada 5 Maret mendatang.
"Hak ini diperlukan untuk membuka seterang-terangnya berbagai narasi kecurangan pemilu yang muncul. Sehingga tidak perlu alergi atau khawatir dengan bergulirnya ini," ujar Rommy.
Sebelumnya, PPP disebut tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Mereka akan sangat terhormat bila memang ada ajakan bergabung kembali ke kabinet.
Sandiaga menegaskan, posisi partainya saat ini merupakan pendukung pemerintah. Tentu ke depan tidak tertutup kemungkinan posisi PPP tetap berlanjut di dalam pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika