Ingin Lebih Adil, China Ajukan Proposal Reformasi DK PBB

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Luar Negeri China Wang Yi membahas upaya reformasi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam putaran ke-78 Intergovernmental Negotiations Majelis Umum PBB yang berlangsung di Beijing. "Reformasi Dewan Keamanan PBB merupakan bagian integral dari reformasi PBB secara keseluruhan. China mendukung reformasi DK PBB agar mereka dapat memenuhi tanggung jawab krusial dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China, Kamis (29/2/2024).

Menlu Wang Yi bertemu dengan ketua bersama Intergovernmental Negotiations yaitu Tareq M A M Albanai dan Alexander Marschik. Albanai adalah Wakil Tetap Kuwait di PBB, sedangkan Marschik adalah Wakil Tetap Austria di PBB. Negosiasi soal upaya reformasi DK PBB telah berlangsung di PBB sejak 1995.

Sesi Pleno Informal Majelis Umum PBB kemudian meluncurkan proses Intergovernmental Negotiations yang diwakili berbagai kelompok negosiasi namun hingga saat ini masih saling berseberangan sehingga menghambat proses reformasi DK PBB.

"Kami percaya, reformasi DK PBB akan secara efektif meningkatkan keterwakilan dan pendapat negara-negara berkembang serta memberikan kesempatan kepada lebih banyak negara kecil dan berkembang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di organisasi tersebut," ungkap Mao Ning.

China, ungkap Mao Ning, juga ingin agar DK PBB dapat menjunjung tinggi solidaritas dan kerja sama komunitas internasional dan negara-negara anggota PBB dapat mencari konsensus. "Reformasi ini harus menguntungkan semua negara anggota, bukan hanya mementingkan kepentingan segelintir orang saja karena PBB adalah organisasi dengan basis terluas di dunia dan oleh karena itu mampu mewakili semua negara di dunia, " kata Mao Ning.

Mao Ning menyebut, China menilai DK PBB tidak hanya mewakili kepentingan anggota tetap DK PBB tetapi juga negara-negara berkembang dan negara-negara kecil dapat memiliki lebih banyak kesempatan ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan di DK PBB. "Mengenai bagaimana reformasi harus dilaksanakan secara spesifik, hal ini memerlukan konsultasi yang serius di antara anggota PBB dan mengakomodasi keinginan negara-negara sehingga semua anggota dapat memperoleh manfaat dari reformasi tersebut," kata Mao Ning.

Dalam putaran ke-78 Intergovernmental Negotiations itu, Wang Yi mengatakan China mendukung kemajuan yang stabil dalam reformasi DK PBB ke arah yang benar, meningkatkan keterwakilan dan suara negara-negara berkembang. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada lebih banyak negara kecil dan sedang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta memungkinkan semua negara anggota mendapatkan manfaat dari hal ini. dari reformasi.

Wang Yi menyebut solidaritas dan kerja sama komunitas internasional perlu ditempatkan pada posisi penting dan mengupayakan konsensus seluas-luasnya dari komunitas internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika